Jakarta, Denting.id – Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengerahkan sebanyak 7.800 pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengikuti program Kemenkeu Mengajar di berbagai sekolah di seluruh Indonesia, Senin (9/11/2026).
Kegiatan tersebut salah satunya berlangsung di Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 DKI Jakarta, Jakarta Selatan, yang dihadiri langsung oleh Suahasil.
Suahasil mengatakan, jumlah pegawai yang terlibat dalam program tersebut setara dengan sekitar 10 persen dari total pegawai Kemenkeu yang mencapai hampir 77.000 orang.
Menurutnya, program Kemenkeu Mengajar telah berjalan selama 11 tahun. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan kepada para pelajar.
“Kami Kementerian Keuangan 7.800 orang pergi ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Bukan hanya di Jakarta. Di Medan, di Bandung, di Manokwari, di Manado, dan di seluruh Indonesia. Tujuannya kita ingin menyampaikan apa pekerjaan Kementerian Keuangan,” ujar Suahasil di Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 DKI Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Suahasil memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai rupiah, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hingga aset milik negara.
Ia menjelaskan, rupiah dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah karena telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam menjaga rupiah, terdapat dua institusi yang memiliki peran penting, yakni Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI).
Kementerian Keuangan bertugas menjaga kepercayaan masyarakat terhadap uang negara, sedangkan Bank Indonesia memiliki tanggung jawab menjaga nilai rupiah.
Suahasil mencontohkan, daya beli uang Rp10.000 saat ini dapat berbeda dibandingkan lima hingga 10 tahun lalu karena adanya perubahan nilai uang.
“Yang menjaga nilai itu adalah Bank Indonesia, yang menjaga kepercayaan kepada rupiah itu Kementerian Keuangan bersama-sama dengan Bank Indonesia,” katanya.
Selanjutnya, Suahasil menjelaskan mengenai pengelolaan APBN 2026. Pemerintah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp3.153,6 triliun.
Pendapatan tersebut terdiri atas penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp459,2 triliun, kepabeanan dan cukai Rp336 triliun, serta hibah Rp0,7 triliun.
Sementara itu, belanja negara dalam APBN 2026 ditetapkan mencapai Rp3.842,7 triliun.
Suahasil mengatakan, belanja negara memiliki dua fungsi utama, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi dan melindungi masyarakat.
Baca juga: Jokowi Sebut 34 Juta Orang Percaya Isu Ijazah Palsu, Roy Suryo Tetap Membantah
Untuk mendorong ekonomi, belanja negara disalurkan melalui berbagai program, seperti dukungan bagi usaha mikro dan kecil, pengembangan usaha masyarakat, serta pembangunan infrastruktur.
Di sisi lain, APBN juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan masyarakat ketika terjadi guncangan ekonomi.
Ia mencontohkan kebijakan pemerintah yang mempertahankan harga BBM jenis Pertalite di level Rp10.000 per liter meskipun harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax mengalami kenaikan.
Lebih lanjut, Suahasil menegaskan bahwa pengelolaan APBN dengan nilai mencapai ribuan triliun rupiah harus melibatkan pengawasan berbagai lembaga.
Selain Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, pengawasan juga melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah daerah, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“APBN dengan jumlah yang sedemikian besar Rp3.800 triliun lebih tentu harus dilihat oleh berbagai macam pihak. Jadi selain Bank Indonesia juga ada Kementerian Keuangan, ada Dewan Perwakilan Rakyat, ada pemerintah daerah, ada Badan Pemeriksa Keuangan, dan kemudian kita jalankan,” ujarnya.
Untuk mempermudah pemahaman para siswa, Suahasil mengibaratkan proses pengelolaan APBN seperti kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).
Dalam organisasi tersebut, setiap program dibahas melalui rapat kerja anggaran, kemudian disepakati bersama dan dikonsultasikan kepada guru pembina. Setiap pengeluaran juga harus dicatat sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Menurutnya, mekanisme serupa diterapkan dalam pengelolaan APBN. Pemerintah melalui kementerian dan lembaga menyusun program, membahas anggaran bersama DPR, menetapkan alokasi, kemudian melaporkan pelaksanaannya untuk diaudit.
Suahasil juga menjelaskan bahwa sebagian penerimaan negara digunakan untuk membangun aset milik negara, seperti gedung sekolah dan asrama.
Seluruh aset yang dibangun menggunakan uang negara tersebut nantinya dicatat sebagai aset pemerintah.
Editor: Linna Susanti
