Jakarta, Denting.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Anwar Sadad, pada Senin (9/11/2026). Pemeriksaan tersebut terkait kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur periode 2021-2022.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan terhadap Anwar Sadad dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Budi dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).
Anwar diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024. Selain Anwar, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap stafnya, Bagus Wahyudyono.
Hingga kini, belum diketahui secara pasti materi yang akan didalami penyidik terhadap kedua saksi tersebut. Keduanya dipanggil karena diduga mengetahui informasi terkait perkara yang tengah diusut KPK.
Sebelumnya, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadad dan stafnya, Bagus Wahyudiono. Aset yang disita meliputi bidang tanah, rumah toko (ruko), rumah, apartemen, Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), hingga gedung olahraga (GOR).
Total nilai aset tersebut diperkirakan mencapai Rp22 miliar. KPK menduga aset-aset itu berkaitan dengan hasil tindak pidana korupsi pengurusan dana hibah pokmas Jawa Timur.
Dalam konstruksi perkara, Anwar Sadad diduga bersama Ketua DPRD Jawa Timur saat ini terlibat dalam penentuan besaran alokasi dana hibah pokok pikiran (pokir) untuk masing-masing anggota DPRD.
Dari pembagian tersebut, Anwar diduga memperoleh alokasi dana hibah selama periode 2019-2022 dengan total sekitar Rp291,5 miliar.
KPK menduga Anwar juga mensyaratkan komitmen fee sebesar 15 hingga 20 persen kepada koordinator lapangan (korlap) atau anggota DPRD yang mengajukan pergeseran alokasi dana hibah.
Selanjutnya, para korlap diduga menyerahkan komitmen fee sebesar 20 hingga 25 persen kepada Anwar. Penyerahan uang tersebut diduga dilakukan secara langsung, melalui Bagus Wahyudiono selaku orang kepercayaan Anwar, maupun dengan membayarkan sejumlah kebutuhan pribadi Anwar.
Baca juga: KPK Dalami Dugaan Aliran Uang Suap di Kantah Kabupaten Bogor I
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk pokmas yang bersumber dari APBD Jawa Timur periode 2019-2022.
Penetapan puluhan tersangka tersebut merupakan pengembangan penyidikan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak.
Editor: Linna Susanti
