BOGOR, Denting.id – Setelah melalui proses panjang selama hampir enam tahun, rencana pembangunan pusat layanan masyarakat terpadu di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, akhirnya mulai memasuki tahap pembangunan fisik.
Proyek yang dikawal Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim sejak 2020 itu mulai menunjukkan perkembangan melalui pengerjaan jalan akses menuju kawasan yang diproyeksikan menjadi pusat pelayanan pemerintahan baru.
Pembangunan kawasan tersebut menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam menata persebaran kantor pemerintahan sekaligus mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Perjalanan proyek ini bukan perkara mudah. Pemkot Bogor harus melewati berbagai tahapan, mulai dari pengajuan hibah lahan kepada pemerintah pusat, pengurusan aset, penyusunan desain, hingga mencari sumber pembiayaan pembangunan.
Dedie Rachim telah mengawal rencana tersebut sejak masih menjabat Wakil Wali Kota Bogor. Langkah awal dimulai melalui pembentukan tim analisis sosial ekonomi untuk memenuhi persyaratan pengajuan hibah lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Pada Desember 2020, Pemkot Bogor mengajukan permohonan hibah sekitar 9 hektare lahan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.
Dari luasan tersebut, pemerintah daerah berharap sedikitnya 6 hektare dapat dimanfaatkan untuk membangun pusat pemerintahan baru di kawasan Katulampa.
Kajian sosial ekonomi menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum permohonan hibah diproses. Pemkot Bogor kemudian melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar rencana pemanfaatan lahan tersebut dapat direalisasikan.
“Alhamdulillah DJKN telah merespons permohonan hibah lahan yang dimohonkan oleh Pemerintah Kota Bogor,” kata Dedie setelah memimpin rapat koordinasi pembentukan Tim Analisis Sosial Ekonomi pada Desember 2020.
Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada 25 November 2021. Pemerintah pusat menghibahkan aset eks BLBI kepada Pemkot Bogor dengan total luas sekitar 10,2 hektare yang tersebar di tiga lokasi.
Rinciannya, sekitar 6 hektare berada di Katulampa untuk rencana pusat pemerintahan baru, 3,2 hektare di Kelurahan Empang untuk rencana stoplet jalur ganda Bogor-Sukabumi, serta sekitar 1 hektare di jalur Regional Ring Road (R3).
Saat itu, Dedie menjelaskan bahwa pemanfaatan aset tersebut merupakan bagian dari upaya menata persebaran kantor pemerintahan. Sebab, sejumlah kantor yang berada di lokasi berbeda membuat aktivitas pelayanan dan administrasi tersebar di beberapa titik.
Melalui pengembangan kawasan Katulampa, Pemkot Bogor ingin menghadirkan pusat layanan masyarakat terpadu yang mengintegrasikan berbagai pelayanan publik dalam satu kawasan.
Konsep tersebut juga diharapkan dapat mengurangi kepadatan aktivitas pemerintahan di pusat Kota Bogor sekaligus menciptakan pemerataan akses pelayanan bagi masyarakat, khususnya warga Bogor Timur.
Kini, setelah melewati proses pengurusan aset dan perencanaan sejak 2020, proyek tersebut mulai bergerak ke tahap pembangunan fisik. Pengerjaan jalan akses menjadi langkah awal untuk membuka kawasan yang diproyeksikan sebagai pusat layanan pemerintahan baru Kota Bogor.
Editor : Linna Susanti
