Jakarta, Denting.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer di dua kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia dengan nilai kontrak mencapai Rp14,7 miliar.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya akan menelaah apakah temuan tersebut mengandung unsur dugaan tindak pidana korupsi atau tidak.
“Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026), sebagaimana dilansir Antara.
Budi menjelaskan, KPK juga perlu memastikan apakah substansi persoalan tersebut masuk dalam kewenangan penegakan hukum lembaga antirasuah atau menjadi ranah instansi lain.
Menurutnya, aspek kewenangan menjadi salah satu pertimbangan KPK dalam menentukan tindak lanjut atas laporan dan temuan tersebut.
Terkait dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan jasa influencer, KPK menyarankan kementerian terkait melakukan audit dan evaluasi internal secara menyeluruh.
Budi menilai evaluasi perlu dilakukan terhadap seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.
Sebelumnya, ICW mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer di dua kementerian. Rinciannya, lima paket di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 serta tiga paket di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama periode 2025–2026.
Total nilai seluruh paket pengadaan tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar. Seluruh kontrak diketahui melibatkan PT Rans Animasi Indonesia.
Jasa yang diadakan mencakup publikasi konten promosi melalui Instagram, TikTok, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga menghadirkan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, dalam sejumlah acara kementerian.
ICW menduga pola pengadaan tersebut mengarah pada penunjukan satu penyedia tunggal yang berpotensi membatasi persaingan dengan pelaku usaha sejenis. Selain itu, status Raffi Ahmad sebagai pejabat publik turut menjadi sorotan terkait potensi konflik kepentingan.
Menanggapi temuan tersebut, manajemen PT RANS Entertainment Indonesia Tbk melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 November 2026 menegaskan seluruh kerja sama komersial dengan instansi pemerintah dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur pengadaan yang berlaku.
Corporate Secretary PT RANS Entertainment Indonesia Tbk, Chintami M. Sihombing, menyatakan perusahaan selalu memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan komersial dalam setiap proses kerja sama.
Manajemen juga menjelaskan bahwa pengadaan dilakukan melalui mekanisme yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat, seperti Inaproc.id maupun e-catalogue.com.
Terkait nilai kontrak Rp14,7 miliar, RANS menyebut angka tersebut mengacu pada standar tarif komersial atau *commercial rate card* yang biasa diterapkan kepada klien korporasi.
Nilai tersebut tidak hanya mencakup biaya publikasi digital, tetapi juga meliputi produksi konten, perjalanan, logistik, honorarium kehadiran influencer dalam acara, serta berbagai aktivitas promosi terintegrasi lainnya.
Baca juga: KPK Periksa Anggota DPR Anwar Sadad Terkait Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim
Mengenai potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden sekaligus pemegang saham mayoritas, manajemen menyatakan memahami perhatian publik terhadap persoalan tersebut.
Chintami menegaskan seluruh lini bisnis perseroan beroperasi dengan mengedepankan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
“Setiap kerja sama yang dijalankan RANS maupun anak usahanya dengan instansi pemerintah maupun organisasi lainnya dilakukan secara profesional dengan mengikuti prosedur pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti melalui Inaproc.id atau e-catalogue.com yang dapat secara terbuka diakses oleh masyarakat,” tulis Chintami dalam keterangan resminya.
Editor: Linna Susanti
