Jakarta, Denting.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap adanya penyidikan baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN).
Informasi tersebut terungkap setelah Kejagung kembali memeriksa seorang saksi berinisial YN dari PT ECS IJ pada Rabu (28/10/2026).
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan adanya penyidikan baru dalam perkara tersebut.
“Ada penyidikan baru,” kata Anang kepada wartawan di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Meski demikian, Anang belum mengungkapkan secara rinci materi penyidikan maupun waktu dimulainya proses penyidikan terbaru tersebut.
“Nanti saya cek lagi, saya lupa lagi. Tapi yang jelas ada. Nanti saya konfirmasi lagi ya. Yang jelas ada pemeriksaan,” ujarnya.
Dalam perkara korupsi program MBG ini, Kejagung sebelumnya telah menetapkan sejumlah tersangka yang terbagi dalam dua klaster, yakni dugaan korupsi tata kelola BGN dan pengadaan motor listrik.
Pada klaster tata kelola BGN, enam tersangka telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat pada 29 September 2026.
Keenam tersangka tersebut yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewik Pusung.
Selain itu, terdapat mantan Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Lalu Muhammad Iwan, serta dua pihak swasta, Glory Harimas dan Asep Yusuf Somantri.
Sementara itu, pada klaster pengadaan motor listrik, Kejagung menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Mereka adalah Kolonel Budi Utomo selaku mantan Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan BGN sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK).
Kemudian GB selaku Direktur PT ASE dan PT AKI, Andri Mulyono selaku Komisaris PT ASE dan PT YAT, YY selaku Direktur PT YAT, serta AA selaku Direktur PT ASE.
Baca juga: Kejagung Usut Dugaan Suap Tambang Nikel Ilegal di Sultra, Arif Kurniawan Disorot
Kelima tersangka dalam klaster pengadaan motor listrik tersebut beserta barang bukti telah dilimpahkan kepada penuntut umum Kejari Jakarta Pusat pada 9 Oktober 2026.
Dengan adanya penyidikan baru ini, Kejagung masih melakukan pendalaman terhadap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG, termasuk melalui pemeriksaan sejumlah saksi terkait perkara tersebut.
Editor: Linna Susanti
