Jakarta, Denting.id – Istana Kepresidenan menegaskan belum memiliki rencana untuk memberikan bantuan hukum kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait langkahnya memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah hingga kini belum membahas pemberian bantuan hukum negara bagi Gibran dalam menghadapi proses peradilan tersebut.
“Belum, belum, belum. Belum. Kita hanya menyampaikan apa yang tadi didiskusikan di antara Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden,” ujar Prasetyo Hadi, Rabu (11/11/2026).
Meski belum menyiapkan bantuan hukum, Prasetyo menegaskan pemerintah menghormati setiap langkah hukum maupun keputusan pribadi yang diambil Gibran.
Menurutnya, Gibran dipersilakan menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui persidangan di PTUN.
“Ya, kan itu proses hukum ya. Untuk selanjutnya kita tentunya menghormati dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui peradilan tata usaha negara,” tuturnya.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menyatakan kesediaannya untuk mengundurkan diri setelah memperjuangkan keabsahan surat penyetaraan ijazahnya melalui PTUN.
Pernyataan tersebut disampaikan Gibran setelah melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu, Prabowo disebut memberikan sejumlah arahan terkait persoalan yang tengah dihadapi Wakil Presiden.
Gibran mengungkapkan, Prabowo menyarankan dirinya untuk tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur hukum dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan yang dimilikinya.
Dokumen tersebut mencakup riwayat pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD) hingga jenjang sarjana (S-1).
Baca juga: Kejagung Usut Dugaan Suap Tambang Nikel Ilegal di Sultra, Arif Kurniawan Disorot Lo
Selain itu, Prabowo juga menyarankan Gibran berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di pengadilan dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” urai Gibran.
Dengan demikian, Gibran menyatakan akan mengikuti arahan tersebut dan menempuh proses hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
Editor: Linna Susanti
