Denting.id – Awal Oktober lalu, Universitas Pertahanan (Unhan) mengerahkan 1.500 kadet mahasiswa untuk melatih kedisiplinan dan membentuk karakter siswa Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Para kadet bertugas dua pekan penuh, mendampingi aktivitas harian siswa sejak bangun tidur hingga kembali tidur, dengan materi yang mencakup baris-berbaris, olahraga pagi, etika makan, kegiatan kerohanian, etika sosial, pola komunikasi, hingga kepanduan. Mereka juga memberi pengayaan akademik seperti matematika dan IPA.
Sebagai pengajar di bidang pendidikan, saya tidak ingin terburu-buru bersikap pro atau kontra. Program ini mengundang pertanyaan yang pantas dipertimbangkan dari dua sisi.
Argumen yang mendukung layak didengar. Sekolah Rakyat melayani anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan sistem berasrama. Saat ini sudah ada 182 Sekolah Rakyat dengan kapasitas total 44 ribu siswa. Banyak siswa datang dengan latar belakang yang beragam, dan pembiasaan hidup teratur bisa membantu mereka beradaptasi. Rektor Unhan menyebut harapannya agar kebiasaan itu berlanjut setelah dua minggu sehingga ada perubahan karakter dan kepemimpinan. Para kadet pun bukan tentara profesional, melainkan mahasiswa yang usianya dekat dengan siswa, sehingga bisa menjadi kakak pembimbing. Bagi siswa yang tidak pernah punya figur teladan yang konsisten, kehadiran mereka bisa bermakna.
Namun, ada pertanyaan pedagogis yang tidak boleh dilewatkan.
Pertama, soal metode. Disiplin dan karakter yang tahan lama tumbuh dari pemahaman, bukan dari perintah. Barisan yang rapi tidak otomatis membentuk anak yang bertanggung jawab ketika tidak diawasi. Pendidikan karakter yang baik membuat anak mengerti alasan sebuah aturan, bukan sekadar takut melanggarnya. Karena itu, hal terpenting bukan apa yang dilatih, melainkan bagaimana melatihnya: dengan teladan dan dialog, atau dengan tekanan.
Kedua, soal kesiapan pendamping. Kadet mahasiswa berbeda dari guru terlatih. Mereka belum tentu memahami psikologi anak, cara menangani anak yang trauma atau rindu rumah, atau batas antara tegas dan keras. Wakil Menteri Pertahanan sendiri sampai perlu meminta kadet membina siswa Sekolah Rakyat tanpa perundungan. Itu sebuah pengingat yang patut dipegang. Menteri Sosial juga pernah menegaskan bahwa tiga hal tidak boleh terjadi di Sekolah Rakyat: perundungan, kekerasan seksual dan fisik, serta intoleransi. Aturan sudah jelas. Yang perlu dipastikan adalah pelatihan, pengawasan, dan mekanisme pengaduan bagi anak.
Ketiga, soal akar masalah. Kita perlu bertanya apakah program dua pekan ini menyentuh persoalan yang lebih mendasar. Ada laporan bahwa sebagian guru Sekolah Rakyat mengundurkan diri karena penempatan yang dinilai tidak realistis, yang menurut penulis laporan itu mencerminkan masalah manajemen dan kesejahteraan. Pembinaan karakter akan sulit bertahan bila guru yang mendampingi anak setiap hari justru tidak betah.
Keempat, soal batas peran. Dalam banyak negara, keterlibatan unsur militer dalam pendidikan sipil adalah isu yang diperdebatkan: sebagian melihatnya sebagai kolaborasi positif, sebagian khawatir terhadap pergeseran tujuan pendidikan dari berpikir kritis ke kepatuhan. Kedua kekhawatiran itu wajar disuarakan, dan jawabannya sebaiknya diberikan melalui evaluasi terbuka, bukan sekadar klaim keberhasilan.
Maka usul saya sederhana. Pertama, evaluasi program ini dengan melibatkan psikolog anak dan pakar pendidikan, serta mendengar langsung pengalaman siswa dan orang tua. Kedua, pastikan setiap pendamping, baik kadet maupun guru, mendapat pelatihan perlindungan anak sebelum bertugas. Ketiga, jangan biarkan pembinaan karakter hanya menjadi proyek jangka pendek. Ia harus terintegrasi dengan kurikulum, pengasuhan di asrama, dan dukungan bagi guru.
Disiplin memang bagian dari pendidikan. Tetapi tujuan akhirnya bukan anak yang pandai berbaris, melainkan anak yang mampu mengatur dirinya sendiri, peduli pada orang lain, dan berani berpikir. Itulah ukuran keberhasilan yang seharusnya kita pegang.
Elfira, dosen Pendidikan Administrasi Perkantoran Universiras Negeri Makassar
