Jakarta, Denting.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pengajuan agen fiktif asuransi dalam penyidikan kasus korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) periode 2015–2020.
Pendalaman tersebut dilakukan saat penyidik memeriksa Staf Unit Keuangan Jasindo Kantor Cabang Jakarta Menteng periode 2015–2020 berinisial UP sebagai saksi pada Senin (16/11/2026).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan terhadap UP difokuskan pada proses pengajuan agen fiktif asuransi Pelni.
“Saksi hadir, dan didalami oleh penyidik mengenai proses pengajuan agen fiktif asuransi PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero),” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Budi menjelaskan, pendalaman tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan Pelni oleh Jasindo selama periode 2015–2020.
Kasus ini mulai disidik KPK pada 3 Agustus 2024. Saat itu, KPK mengungkapkan tengah menangani dua perkara dugaan korupsi di lingkungan Jasindo. Auditor juga masih melakukan penghitungan kerugian keuangan negara akibat perkara tersebut.
Dalam perkembangan penyidikan, pada 30 Juli 2026, KPK menahan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan Pelni.
Baca juga: KPK Segera Eksekusi Hukuman Nurhadi, Kasasi Ditolak MA
Keempat tersangka tersebut yakni Direktur Pemasaran dan Korporasi Jasindo periode 2013–2018 berinisial UHS, Manajer Manajemen Risiko Pelni periode 2012–2015 berinisial EYT, Direktur PT Inovasi Vahana Indonesia periode 2015–2020 berinisial YPI, serta Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri berinisial Z.
KPK menduga keempat tersangka melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp15,602 miliar.
Penyidik masih mendalami proses pengajuan agen asuransi fiktif untuk mengungkap lebih jauh dugaan praktik korupsi dalam pembayaran komisi asuransi perkapalan Pelni tersebut.
Editor: Linna Susanti

