KPK Segera Eksekusi Hukuman Nurhadi, Kasasi Ditolak MA

Jakarta, Denting.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengeksekusi hukuman terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, setelah Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dalam perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan jaksa eksekutor akan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaan eksekusi mencakup pidana badan serta pembayaran uang pengganti.

“KPK melalui jaksa eksekusi akan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pelaksanaan pidana badan dan pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi,” kata Budi kepada wartawan, Senin (16/11/2026).

Menurut Budi, putusan tersebut menunjukkan bahwa proses penegakan hukum telah berjalan sesuai asas hukum, baik dari sisi formil maupun materiil.

Ia menegaskan, penindakan perkara korupsi tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjadi peringatan bahwa jabatan dan kewenangan tidak boleh disalahgunakan demi keuntungan pribadi.

Sebelumnya, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan Nurhadi maupun jaksa penuntut umum. Dengan demikian, vonis terhadap mantan pejabat MA tersebut tetap lima tahun penjara.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, putusan kasasi dibacakan pada Kamis (29/10/2026) dengan nomor perkara 10010 K/PID.SUS/2026.

Putusan tersebut diketok oleh Ketua Majelis Hakim Soesilo bersama hakim anggota Suradi dan Ansori.

Baca juga: KPK Dalami Transaksi Jual Beli Aset Eks Seskab dengan Tersangka Pajak Muhammad Haniv

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada Nurhadi.

Selain pidana penjara, Nurhadi dijatuhi denda sebesar Rp500 juta subsider 140 hari kurungan.

Majelis hakim juga mewajibkan Nurhadi membayar uang pengganti sebesar Rp137.159.183.940 atau sekitar Rp137,1 miliar. Apabila tidak dibayarkan, kewajiban tersebut diganti dengan pidana penjara selama tiga tahun.

Editor: Linna Susanti

Bagikan Artikel:

Mungkin Anda Menyukai