Jakarta, Denting.id – Artis sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, mengaku pernah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait aktivitas pekerjaannya di dunia hiburan, termasuk menerima endorsement dan kerja sama komersial.
Konsultasi tersebut dilakukan pada 2024, setelah Raffi menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden. Pengakuan itu disampaikan melalui sebuah video klarifikasi menyusul polemik kontrak endorsement bernilai miliaran rupiah dengan dua seminar yang ramai diperbincangkan di media sosial.
Raffi menjelaskan, konsultasi tersebut bertujuan untuk memastikan apakah dirinya masih diperbolehkan menjalankan pekerjaan sebagai pekerja seni, termasuk menerima tawaran endorsement dan bentuk kerja sama lainnya.
“Pada tahun 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya,” ujar Raffi, dikutip Senin (16/11/2026).
Menurut Raffi, berdasarkan hasil konsultasi tersebut, KPK menyampaikan bahwa aktivitas yang ditanyakannya tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
“Dari hasil konsultasi tersebut, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku,” katanya.
Meski demikian, Raffi menyadari bahwa persoalan tersebut tidak hanya menyangkut aspek hukum. Ia menilai etika, kepatutan, serta kepercayaan publik juga harus menjadi perhatian, terutama karena dirinya saat ini mengemban jabatan sebagai pejabat negara.
Baca juga: KPK Periksa Delapan Saksi dalam Pengembangan Kasus Korupsi Jalan BBPJN Sumut
“Namun saya menyadari bahwa etika, kepatutan dan kepercayaan publik yang melekat pada jabatan saya ini harus menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan saya,” tuturnya.
Raffi mengaku polemik yang terjadi menjadi pembelajaran bagi dirinya untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas profesional ke depan.
Ia juga berkomitmen agar persoalan serupa tidak kembali terulang.
“Karena itu, saya menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran dan berkomitmen untuk lebih berhati-hati agar kekeliruan serupa tidak terulang,” ucapnya.
Editor: Linna Susanti
