Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Makar Penyadapan Presiden Prabowo, Besok Ekspose di Kejagung

Jakarta, Denting.id– Bareskrim Polri menggelar perkara kasus dugaan makar yang berkaitan dengan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (19/11/2026). Setelah itu, penyidik dijadwalkan melakukan ekspose perkara bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat (20/11/2026).

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan, ekspose bersama Kejagung dilakukan untuk membahas perkembangan penanganan perkara tersebut.

“Rencana Jumat (besok) kami laksanakan expose di Kejagung,” kata Susatyo.

Dalam gelar perkara yang berlangsung hari ini, Bareskrim melibatkan sejumlah unsur internal Polri dan pihak eksternal. Langkah tersebut dilakukan untuk membahas fakta serta bukti baru yang ditemukan selama proses penyidikan.

“Kamis ini kami gelar secara internal Polri sesuai prosedur, yaitu penyidik tipidum, Biro Wassidik, Div Propam, Itwasum, dan Kompolnas juga bersama ahli terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan,” ujar Susatyo.

Dia memastikan, penyidikan dugaan makar tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

“Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru,” ucapnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Keempat tersangka tersebut yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Slamet Uliandi.

Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta, ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.

Dalam proses penegakan etik, Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Ahrie Sonta melalui sidang etik pada 10 November 2026.

Selanjutnya, Eko Hadi Santoso juga dijatuhi sanksi pemecatan dalam sidang etik pada Selasa (17/11/2026).

Baca juga: Pigai Curigai Ada Kepentingan Bisnis di Balik Wacana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo

Dugaan penyadapan tersebut disebut berlangsung sepanjang periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Penyadapan ilegal itu juga diduga menyasar sejumlah pihak, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Atas perkara tersebut, keempat tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.

Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana enam tahun, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara.

Editor: Linna Susanti

Bagikan Artikel:

Mungkin Anda Menyukai