Jakarta, Denting.id – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menaruh kecurigaan terhadap wacana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Ia menduga terdapat kepentingan bisnis di balik rencana pemindahan satwa langka dan dilindungi tersebut.
Pigai menilai, rencana pemindahan satwa dari habitat aslinya perlu dicermati karena berpotensi berkaitan dengan proyek atau kepentingan tertentu yang akan masuk ke kawasan tersebut.
“Kalau biasanya pemerintah mau memindahkan satu masyarakat, mau mengurangi kehidupan mereka atau budaya mereka, atau memindahkan biota mereka, kalau memindahkan hewan, berarti ada proyek yang mau masuk,” ujar Pigai kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (18/11/2026).
Ia mengatakan, kecurigaan tersebut didasarkan pada pengalamannya selama menangani berbagai kasus pemindahan masyarakat maupun biota ketika masih berkecimpung di Komnas HAM.
“Ini pengalaman saya sebagai orang Komnas HAM ya nangani kasus ya. Sampai sekarang saya masih nangani kasus. Berarti pasti ada kepentingan bisnis,” sambungnya.
Pigai juga mengaku belum memperoleh informasi mengenai ancaman serius yang membuat habitat Badak Jawa di Ujung Kulon harus ditinggalkan. Termasuk ancaman bencana alam seperti erupsi Gunung Krakatau.
Menurutnya, alasan keselamatan satwa perlu dijelaskan secara terbuka sebelum pemerintah mengambil keputusan pemindahan.
Selain mempertanyakan alasan pemindahan, Pigai turut menyoroti peluang Badak Jawa untuk berkembang biak apabila dipindahkan ke Alas Purwo. Ia mengkhawatirkan perubahan lingkungan dapat memengaruhi kemampuan satwa tersebut untuk bertahan hidup dan berkembang biak.
Wacana pemindahan Badak Jawa sebelumnya disampaikan Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, dalam media briefing agenda COP31 di Antalya, Turki.
Pernyataan tersebut mendapat perhatian dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma’rufah, mempertanyakan kewenangan serta dasar pertimbangan Hashim dalam mengusulkan kebijakan yang menyangkut masa depan spesies langka dan dilindungi itu.
Menurut Umi, Hashim seharusnya lebih berfokus pada optimalisasi sumber pembiayaan berkelanjutan untuk pengelolaan taman nasional di luar APBN, bukan mengambil alih kewenangan pemerintah dalam menentukan kebijakan konservasi satwa.
“Keputusan sebesar ini harus menjadi kewenangan pemerintah melalui kementerian yang bertanggung jawab, dengan berlandaskan kajian ilmiah dan proses pengambilan keputusan yang transparan serta akuntabel,” ujar Umi, Selasa (17/11/2026).
Ia juga menilai publik berhak mempertanyakan sejauh mana kewenangan dan kepentingan di balik berbagai jabatan yang diemban Hashim, termasuk sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi serta Ketua Satgas Perumahan.
Lebih lanjut, WALHI mengingatkan bahwa evakuasi dan translokasi satwa telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa.
Namun, keberadaan regulasi tersebut bukan berarti pemindahan satwa dapat dilakukan tanpa pertimbangan ekologis yang matang.
Baca juga: Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Masuk Daftar Korban Penyadapan Listyo Sigit
WALHI menjelaskan, translokasi hanya dapat dipertimbangkan apabila terdapat kondisi yang benar-benar mengancam keselamatan dan keberlangsungan hidup populasi satwa. Kondisi tersebut antara lain kerusakan habitat berat, bencana yang menyebabkan habitat tidak lagi layak dihuni, atau ancaman serius lainnya yang tidak dapat diatasi melalui perlindungan di habitat asal.
Pelaksanaannya juga harus didasarkan pada kajian ilmiah komprehensif. Kajian tersebut mencakup kesesuaian habitat baru, ketersediaan pakan, kondisi ekologis, daya dukung lingkungan, potensi adaptasi satwa, hingga risiko terhadap spesies yang lebih dahulu menghuni kawasan tujuan.
Dengan demikian, rencana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo masih membutuhkan penjelasan dan kajian mendalam, terutama terkait urgensi pemindahan serta dampaknya terhadap kelangsungan hidup satwa yang terancam punah tersebut.
Editor: Linna Susanti

