Jakarta, Denting.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pengakuan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, yang pernah berkonsultasi dengan lembaga antirasuah tersebut pada 2024 terkait pekerjaannya sebagai pekerja seni sekaligus pejabat publik.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya selalu terbuka memberikan konsultasi kepada masyarakat, termasuk pejabat publik, dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.
“Kami perlu sampaikan bahwa KPK pada ranah pencegahan memang selalu terbuka kepada siapa saja untuk kemudian melakukan konsultasi,” kata Budi dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Budi menjelaskan, KPK juga dapat memberikan pendampingan terhadap pelaksanaan tugas maupun berbagai upaya pencegahan korupsi.
Menurutnya, pendampingan tersebut bertujuan memberikan rekomendasi agar potensi tindak pidana korupsi dengan berbagai modus dapat dicegah dan dimitigasi sejak awal.
“Kemudian KPK memberikan rekomendasi-rekomendasi supaya potensi terjadinya tindak pidana korupsi dengan berbagai modusnya ini bisa kita cegah dan mitigasi sejak awal karena itu memang ranah kewenangan dari pencegahan,” ujarnya.
Sebelumnya, Raffi Ahmad melalui video yang diunggah di akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad bersama akun @raffinagita1717 pada Senin (16/11/2026), mengungkapkan bahwa dirinya pernah berkonsultasi dengan KPK pada 2024.
Raffi mengaku berkonsultasi mengenai kelanjutan pekerjaannya sebagai pekerja seni, termasuk menerima endorsement dan berbagai bentuk kerja sama lainnya di tengah jabatannya sebagai pejabat publik.
Baca juga: JPU KPK Siapkan 200 Saksi untuk Sidang Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA Silmy Karim
“Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya,” kata Raffi.
Dia menyebut hasil konsultasi tersebut menyatakan aktivitasnya sebagai pejabat publik yang tetap menerima kerja sama sebagai pekerja seni tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
“Dari hasil konsultasi itu, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Meski demikian, Raffi mengaku kini menyadari bahwa aspek etika, kepatutan, serta kepercayaan publik terhadap jabatan yang diembannya harus menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Raffi menyampaikan permohonan maaf kepada publik terkait polemik pengadaan jasa pemengaruh atau influencer di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama periode 2024-2026.
Total nilai kerja sama pengadaan jasa influencer di kedua kementerian tersebut mencapai Rp14,7 miliar.
Editor: Linna Susanti

