Uji Coba Aplikasi SITALAS, DLH Kota Bogor Integrasikan Pengawasan Sampah SPPG Berbasis Ekonomi Sirkular

Bogor, Denting.id – Pengelolaan sampah dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Bogor mulai diarahkan ke sistem yang lebih terintegrasi. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor menguji coba aplikasi Sistem Tata Kelola Sampah (SITALAS) untuk mendata timbulan sampah sekaligus menghubungkan penghasil sampah dengan pihak yang dapat mengolah dan memanfaatkannya kembali.

Melalui sistem digital ini, pengawasan tidak hanya menyangkut jumlah sampah yang dihasilkan setiap SPPG, tetapi juga proses pemilahan hingga penjemputan oleh pihak pemanfaat. Langkah tersebut menjadi bagian dari penerapan ekonomi sirkular agar sampah dapur tidak langsung berakhir sebagai residu di tempat pembuangan.

Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan DLH Kota Bogor, Deden Adi Suryadi, mengatakan SITALAS dirancang untuk mengidentifikasi jenis dan volume sampah yang dihasilkan masing-masing SPPG. Data yang dihimpun meliputi sampah organik, anorganik, hingga residu.

Sampah organik di antaranya berupa sisa sayuran, buah, lauk, dan tulang. Sementara sampah anorganik meliputi botol plastik, kardus, dan kaleng.

Selama ini, pendataan timbulan sampah masih dilakukan secara konvensional. Akibatnya, informasi mengenai jumlah dan jenis sampah dari setiap SPPG belum terhimpun dalam satu sistem yang terintegrasi.

“Tujuannya untuk mengetahui jumlah dan jenis timbulan sampah yang dihasilkan SPPG, mulai dari sampah organik, anorganik, hingga residu,” jelas Deden.

Saat ini, penerapan SITALAS masih dalam tahap proyek percontohan di lima SPPG. Sosialisasi dan bimbingan teknis telah dilaksanakan pada 9 November 2026 dengan melibatkan Kepala DLH dan Sekretaris DLH Kota Bogor.

Dari uji coba tersebut, DLH akan mengidentifikasi sekaligus mengevaluasi data timbulan sampah untuk mengetahui potensi pengurangan dan pemanfaatannya. Hasilnya menjadi bahan pengembangan sistem sebelum diterapkan lebih luas.

Salah satu keunggulan SITALAS adalah mengintegrasikan pengelola SPPG dengan jaringan pemanfaat sampah di Kota Bogor. Dalam sistem tersebut, pengelola dapat memilih tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS 3R), komunitas budidaya maggot, hingga bank sampah yang tergabung dalam Asosiasi Bank Sampah Indonesia (ASOBSI).

Mekanismenya, pengelola SPPG terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan DLH untuk memperoleh akun aplikasi. Setelah mendapatkan akses, mereka dapat memasukkan jenis serta volume sampah yang dihasilkan, kemudian menentukan pihak pemanfaat yang akan menerima sampah tersebut.

Pemilihan mitra disesuaikan dengan lokasi dan kesepakatan antara pengelola SPPG dengan pihak penerima. Misalnya, SPPG di wilayah Bogor Tengah dapat memilih TPS 3R atau komunitas budidaya maggot maupun bank sampah yang berada di kawasan terdekat.

“SPPG tinggal menginput sampah organik, anorganik, serta volume sampah yang dihasilkan. Kemudian memilih pemanfaat yang sudah disepakati, contohnya TPS 3R atau komunitas budidaya maggot, maupun bank sampah/ASOBSI,” terangnya.

Setelah pemilihan mitra, pengelola dapat melakukan pemesanan layanan penjemputan melalui aplikasi. Armada yang bertugas menyesuaikan dengan pihak pemanfaat yang dipilih oleh masing-masing SPPG.

Pengelola juga dapat memantau informasi penjemputan sampah organik maupun anorganik melalui sistem tersebut. Dengan begitu, proses pelayanan tidak hanya diketahui oleh pihak penghasil dan penerima sampah, tetapi juga dapat dipantau DLH.

Untuk frekuensi pengangkutan, sampah dapur SPPG umumnya dijemput hampir setiap hari. Sementara sampah anorganik dapat diangkut dua hingga tiga kali dalam sepekan, menyesuaikan volume dan kebutuhan.

Meski demikian, Deden mengakui layanan penjemputan belum tentu berlangsung secara langsung setelah pemesanan dilakukan. Terdapat jeda waktu antara pemesanan dan kedatangan armada, tetapi pelayanan tetap diupayakan berlangsung pada hari yang sama.

“Misalnya, SPPG melakukan pemesanan pukul 07.00 WIB. Penjemputannya mungkin satu atau dua jam berikutnya. Namun, yang pasti tetap dilayani pada hari itu juga,” ujarnya.

Integrasi tersebut juga diarahkan untuk mengubah cara pandang terhadap sampah. Sisa makanan dan bahan pangan dari dapur SPPG tidak seluruhnya harus berakhir di tempat pembuangan, tetapi dapat dimanfaatkan sesuai karakteristiknya.

Sampah organik, misalnya, dapat diolah menjadi pakan maggot maupun kompos melalui komposter. Adapun sampah anorganik yang masih memiliki nilai ekonomis dapat disalurkan ke bank sampah untuk dipilah dan didaur ulang.

Keterlibatan komunitas budidaya maggot dan bank sampah juga membuka peluang pemberdayaan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya mengurangi beban lingkungan, tetapi berpotensi menciptakan nilai ekonomi dari material yang sebelumnya dianggap tidak berguna.

Selain menghubungkan penghasil dan pemanfaat sampah, SITALAS menjadi instrumen bagi DLH untuk memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan sampah di setiap SPPG.

Melalui aplikasi tersebut, Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan dapat memantau kepatuhan pelaporan masing-masing pengelola. Sistem juga dilengkapi notifikasi untuk membantu mengawasi proses pelayanan penjemputan.

Data digital yang terkumpul nantinya dapat digunakan untuk menyusun neraca sampah secara lebih transparan. Informasi jumlah, jenis, serta pemanfaatan sampah menjadi dasar evaluasi dalam menentukan kebijakan pengurangan sampah.

Urgensi pengawasan ini terlihat dari besarnya potensi timbulan sampah dapur SPPG di Kota Bogor. Berdasarkan data DLH, terdapat sekitar 155 SPPG, dengan kurang lebih 129 unit di antaranya sudah beroperasi.

Setiap SPPG diperkirakan menghasilkan 40 hingga 50 kilogram sampah dapur per hari. Jika dihitung dari 129 unit yang beroperasi, potensi timbulan sampahnya mencapai sekitar 5,16 hingga 6,45 ton setiap hari.

Angka tersebut merupakan estimasi berdasarkan rata-rata produksi sampah setiap SPPG, bukan hasil penimbangan seluruh unit. Besarnya potensi timbulan ini membuat pendataan dan pengawasan dari sumber menjadi penting agar sampah yang masih bisa dimanfaatkan tidak tercampur menjadi residu.

Setelah tahap percontohan, DLH Kota Bogor menargetkan penerapan SITALAS dapat diperluas ke seluruh SPPG. Pengembangan sistem juga direncanakan menjangkau masyarakat melalui program RT Bebas Sampah.

Perluasan tersebut diharapkan membuat pendataan dan pengelolaan sampah tidak hanya terpusat pada fasilitas pelayanan publik, tetapi juga menjangkau lingkungan permukiman.

Deden menegaskan, penerapan sistem ini merupakan bagian dari perubahan pola pengelolaan sampah yang selama ini cenderung mengandalkan kumpul, angkut, dan buang.

“Yang pasti, kita ingin mengubah program kumpul, angkut, buang. Pengelolaan sampah harus dimulai dari hulu,” tandasnya.

Kendati demikian, pelaksanaan uji coba masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan jaringan internet atau sinyal hingga penyesuaian waktu pemesanan dan penjemputan sampah.

DLH akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan pengelola SPPG maupun pihak pemanfaat.

Melalui SITALAS, Pemkot Bogor berupaya membangun tata kelola sampah yang tidak berhenti pada pengangkutan dan pembuangan. Integrasi data, pengawasan, serta keterlibatan komunitas diharapkan dapat mendorong pengurangan sampah dari sumbernya sekaligus mengembangkan ekonomi sirkular di Kota Bogor.

Bagikan Artikel:

Mungkin Anda Menyukai