BOGOR (Denting.id) – Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 menetapkan pengaturan yang sudah definitif dalam Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) antara lain ditetapkan :
1) 500 meter dari sekolah tidak boleh ada iklan rokok,
2) 200 meter dari sekolah tidak boleh ada penjualan rokok
3) tidak boleh menjual rokok pada ibu hamil dan anak-anak
4) tidak boleh menjual rokok secara batangan.
Bagaimana praktek baik implementasi KTR yang sudah ada di Indonesia serta penegakkan kebutuhan protein hewani daripada pembelian rokok yang masih tinggi sebagai bagian dari upaya penanggulangan stunting.
ADINKES menyelenggarakan Pelatihan dan Lokakarya Nasional (PENTALOKA) untuk membahas berbagai tantangan kesehatan pada saat ini.
Pentaloka Nasional ini juga sekaligus akan memberikan Penghargaan Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang diberikan kepada Dinas Kesehatan yang konsisten mengupayakan implementasi KTR didaerahnya secara lebih baik.
Kota Bogor terpilih untuk mendapatkan penghargaan Implementasi KTR (Kawasan Tanpa Rokok) tahun 2024.
Sri Nowo Retno mengatakan tahun 2009 Kota Bogor sendiri telah memiliki kebijakan KTR berupa Peraturan Daerah (Perda) No 10 tahun 2018 tentang perubahan atas Perda No 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Kebijakan Perda KTR tersebut dibuat dengan tujuan untuk melindungi perokok pasif dari paparan asap rokok orang lain, menciptakan lingkungan yang sehat dan segar tanpa asap rokok sekaligus mencegah perokok pemula di kalangan anak / remaja demi terwujudnya Kota Bogor yang bersih, sehat dan terbebas dari asap rokok, kata Retno.
Selain itu, aturan untuk Iklan diluar Ruangan terdapat pada Pasal 8 Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Iklan yang menyatakan, “Pengiklan dilarang memasang baliho yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau dan minuman beralkohol”.
Larangan iklan produk rokok di Kota Bogor sesuai dengan Peraturan Walikota No 3 Tahun
2014 tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Produk Rokok di Kota Bogor.
Kota Bogor sangat memberlakukan kebijakan/instruksi untuk tidak bernegosiasi dengan industri tembakau. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Peraturan Walikota No 3 Tahun 2014 tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Produk Rokok di Kota Bogor dan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 tentang melarang penjualan, iklan produk, dan sponsor oleh industri tembakau.
Pada tahun 2015 dan tahun 2020,Pemerintah Kota Bogor mengambil sikap berprinsip dengan membatalkan kegiatan olahraga berskala internasional serta partisipasinya dalam acara Milenial Nasional karena sponsor dari industri tembakau. ujanya.
Dalam rangka mengoptimalkan implementasi peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pemerintah Kota Bogor bekerja sama dengan OPD terkait dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), Asosiasi Hotel Restoran Indonesia (PHRI), dan Organisasi Perhubungan Darat (Organda) yang memberikan pendampingan melalui kampanye kesehatan, berkoordinasi dengan pengelola restoran, kedai kopi, hotel, untuk berpartisipasi dalam inspeksi mendadak serta dalam pemantauan pelanggaran ringan di wilayah binaan masing masing, katanya.
Salah satu kunci keberhasilan di Kota Bogor yaitu adanya Komitmen Politik (Political Will). Pemerintah Kota Bogor sangat mendukung penerapan peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok yang ditunjukkan dengan komitmennya terhadap pengembangan regulasi dan kebijakan untuk Kawasan Tanpa Rokok serta mengalokasikan anggaran tahunan untuk kegiatan Kawasan Tanpa Rokok.
Selain itu, pemerintah Kota Bogor selalu terlibat dalam setiap kegiatan KTR, termasuk inspeksi mendadak, tindak pidana pelanggaran ringan, Monitoring Evaluasi KTR di 9 kawasan dan pertemuan terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Hasil kegiatan Inspeksi Mendadak (Sidak) KTR tahun 2023 yang dilaksanakan di 6 Kecamatan/68 kelurahan pada tempat-tempat umum (retail modern, restoran, café) dan warung tradisional diperoleh bahwa dari 1025 lokasi yang disidak hanya 44 lokasi (4,29%) yang patuh Perda KTR.
Adapun bentuk pelanggaran KTR yang paling banyak ditemukan adalah adanya iklan / sponsor / promosi rokok, adanya display/ pemajangan produk rokok, serta ruang khusus merokok yang tidak sesuai persyaratan Perda KTR.
Yang kedua, ada Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang dilakukan 3 sampai 6 kali dalam setahun. Hasil pelaksanaan pelanggaran ringan sejak tahun 2010 hingga tahun 2023 dilakukan sebanyak 66 kali dan telah menjerat 1.123 orang yang melanggar Perda, 266 instansi telah mendapat sanksi teguran pertama, kedua dan ketiga sebanyak Rp. 29.047.000 denda yang sudah disetorkan ke kas negara, katanya.
Sementara itu berdasarkan hasil monitoring evaluasi penerapan Perda KTR tahun 2023 yang dilaksanakan di 1.656 lokasi yang tersebar di Kota Bogor diperoleh capaian sebesar 78%. Capaian tersebut mengalami kenaikan sebesar 6% dari tahun 2022 (capaian tahun 2022: 72%).
Ada beberapa tatanan yang sudah mencapai target dan harus dipertahankan, namun ada pula tatanan yang mengalami penurunan kepatuhan dari tahun sebelumnya sehingga harus ditingkatkan kembali.
Selain itu, sejak adanya Perda No 10 tahun 2018 tentang perubahan atas Perda No 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Umur Harapan Hidup (UHH) di Kota Bogor terus meningkat. Usia Harapan Hidup (UHH) ditahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 5,75 jika dibandingkan dengan tahun 2009.
Hal tersebut menunjukan Pemerintah Kota Bogor terus berupaya dan berkomitmen dalam mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Kota Bogor melalui penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR), larangan iklan, promosi, dan sponsorship rokok.
Wamendagri RI Bima Arya dalam arahannya menyampaikan bahwa Kebijakan dan Implementasi KTR
adalah program penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Terus mempertahankan serta meningkatkan komitmen pengendalian tembakau, politicalwill, komitmen pimpinan termasuk kepala daerah yang baru terpilih, kebijakan serta konsistenimplementasi, penguatan data/riset sebagai bahan advokasi dan kolaborasi untuk saling melengkapi keterbatasan sumberdaya dengan mengembangkan inovasi kreatif, ujarnya. Senin (11/11).
