Bandung, Denting.id – Menanggapi insiden berulang terkait bangunan pesantren yang ambruk di beberapa daerah, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, mengajukan ide radikal mengenai realokasi anggaran hibah. Ia menilai, mekanisme penyaluran dana hibah berupa uang tunai harus diubah menjadi proyek pembangunan fisik terpadu di bawah pengawasan langsung pemerintah.
“Setiap insiden pesantren ambruk adalah kerugian besar dan ancaman serius terhadap keselamatan para santri. Ini alarm keras bahwa mekanisme bantuan pembangunan sarana harus dievaluasi total,” kata Abah Iwan.
Ia menyoroti akar masalahnya adalah banyak bangunan pesantren dibangun secara swadaya dengan biaya terbatas, sehingga kualitas konstruksinya tidak memenuhi standar keamanan. Kondisi ini diperparah jika dana hibah yang diterima tidak cukup untuk menopang pembangunan yang memenuhi standar kelayakan.
Untuk mengatasi masalah ini secara fundamental, Iwan Suryawan mengusulkan agar skema bantuan dialihkan menjadi bantuan pembangunan berbasis proyek fisik yang dikerjakan langsung atau berada di bawah pengawasan teknis dinas terkait, misalnya Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) atau Dinas Pendidikan.
Baca juga:Dukung Ekonomi Lokal, Ratusan Kerukunan Mangkunegaran Gelar “Temu Kangen” di Kota Bogor
“Realokasi yang kami maksud adalah, alih-alih memberikan dana hibah secara langsung, kita fokuskan anggaran untuk paket pekerjaan konstruksi,” papar Iwan. Skema ini memungkinkan standar kualitas bangunan, spesifikasi material, dan pengawasan teknis dijamin langsung oleh pemerintah daerah.
“Ini adalah langkah solutif untuk memutus mata rantai pesantren ambruk. Kita harus berani mengubah pola lama demi menjamin keselamatan 15.600 pesantren yang ada di Jabar,” tegas Iwan, seraya menegaskan DPRD siap mendukung komitmen anggaran 2026 untuk skema baru ini.
