Bandung, Denting.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menegaskan bahwa gerakan “Bangga Sekolah Swasta” harus diwujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan yang nyata, bukan sekadar slogan. Menurutnya, sekolah swasta harus mampu menjadi alternatif yang setara dengan sekolah negeri sehingga tidak lagi dipandang sebagai pilihan kedua.
“DPRD bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini sedang meluncurkan program penguatan mutu masif, mulai dari sertifikasi guru swasta secara berkala, pemerataan fasilitas laboratorium, hingga digitalisasi ruang kelas agar kualitasnya setara dengan sekolah negeri,” ujar Iwan Suryawan.
Ia mengatakan, langkah tersebut diharapkan mampu memperkecil kesenjangan kualitas antarsekolah dan menghapus stigma yang selama ini melekat di masyarakat bahwa sekolah swasta memiliki mutu yang lebih rendah dibandingkan sekolah negeri.
Menurut Iwan, para orang tua juga perlu mulai mengubah cara pandang terhadap pendidikan. Fokus utama, kata dia, seharusnya diarahkan pada pengembangan keterampilan dan karakter anak, bukan semata-mata pada nama besar almamater.
Ia menilai, dunia kerja masa depan akan lebih menghargai kompetensi, kemampuan berbahasa asing, sertifikasi keahlian, hingga penguasaan teknologi dan coding dibandingkan sekadar asal sekolah.
Iwan pun mengajak para orang tua untuk menjaga kondisi psikologis anak-anak yang tengah memasuki masa transisi pendidikan agar tidak terbebani oleh kegagalan masuk sekolah negeri.
“Anak-anak kita adalah pembelajar yang ulung. Jika mereka melihat orang tuanya stres dan menganggap kegagalan masuk sekolah negeri sebagai akhir dari segalanya, mereka akan tumbuh menjadi mental yang rapuh. Mari tunjukkan pada mereka bahwa di mana pun mereka belajar, mereka tetap bisa menjadi bintang,” kata Iwan.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mengintervensi persoalan keterbatasan daya tampung sekolah negeri agar tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan.
Langkah tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan sekolah swasta guna membebaskan biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Menurut Dedi, komponen biaya yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, seperti Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) sebesar Rp1,5 juta dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sebesar Rp100 ribu per bulan, akan ditanggung pemerintah melalui skema yang disiapkan.
“Jadi kalau tiap tahun orang ribut terus soal PPDB ya wajar. Karena lulusan SMP tidak semua tertampung di SMA pemerintah,” kata Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, Bandung, saat merespons polemik daya tampung sekolah negeri.
Gubernur yang akrab disapa KDM itu menjelaskan, sekitar 25 persen lulusan SMP di Jawa Barat tidak dapat tertampung di sekolah pemerintah dan akan diarahkan untuk melanjutkan pendidikan di sekolah swasta terdekat.
“Hari ini yang tidak tertampung di sekolah pemerintah itu 25 persen dari total kelulusan. Itu nanti masuk ke swasta, tapi kita mau MoU agar rakyat miskin gratis dan nama-nama gratisnya di-MoU-kan,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah, Dedi memastikan Pemprov Jawa Barat telah menyiapkan anggaran dan kompensasi beasiswa yang bersumber dari APBD dengan nilai mencapai Rp600 miliar.
“Pokoknya begini, pemerintah akan menanggung seluruh masyarakat miskin untuk sekolah gratis di negeri atau swasta. Kalau sekolah pemerintah tidak bisa nampung, ya sekolah swasta. Kan kita kerja sama nanti. Yang sekarang sudah ada existing Rp600 miliar,” kata Dedi Mulyadi.
Dengan sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut, diharapkan tidak ada lagi anak dari keluarga kurang mampu yang terhambat mengenyam pendidikan hanya karena persoalan biaya maupun keterbatasan kuota sekolah negeri.
