Bandung, Denting.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, mengingatkan agar program subsidi bagi siswa yang bersekolah di swasta tidak berujung pada penurunan kualitas layanan pendidikan. Menurutnya, keterbatasan bantuan yang diberikan pemerintah jangan sampai memunculkan fenomena “subsidi setengah hati”, di mana sekolah swasta terpaksa mengurangi fasilitas belajar atau menekan kesejahteraan guru honorer demi menyesuaikan dengan kemampuan anggaran.
Bandung, Denting.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, mengingatkan agar program subsidi bagi siswa yang bersekolah di swasta tidak berujung pada penurunan kualitas layanan pendidikan. Menurutnya, keterbatasan bantuan yang diberikan pemerintah jangan sampai memunculkan fenomena “subsidi setengah hati”, di mana sekolah swasta terpaksa mengurangi fasilitas belajar atau menekan kesejahteraan guru honorer demi menyesuaikan dengan kemampuan anggaran.
“Penekanan kita harus pada jangan sampai ada fasilitas yang kurang untuk siswa dengan alasan menyesuaikan dengan subsidi. Sekolah yang ditunjuk harus benar-benar berkomitmen memberikan fasilitas dan pengajaran pendidikan standar untuk siswa,” kata Iwan Suryawan.
Menurutnya, sekolah swasta yang menjadi mitra pemerintah dalam program afirmasi harus mampu menjaga mutu pendidikan sehingga para siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri tetap memperoleh layanan yang layak dan berkualitas.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Jawa Barat, hingga pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 berlangsung, ratusan sekolah swasta telah menyatakan kesiapannya untuk berpartisipasi dalam program biaya pendidikan terjangkau tersebut. Mitra strategis itu didominasi jaringan yayasan besar seperti SMA dan SMK PGRI, Perguruan Muhammadiyah, Yayasan Pasundan, hingga lembaga pendidikan Ma’arif NU.
Selain itu, pemerintah juga melibatkan sejumlah sekolah swasta gratis yang telah terakreditasi, terutama di wilayah perkotaan padat penduduk yang tidak memiliki SMA maupun SMK negeri.
Namun, Iwan menilai sebaran sekolah mitra tersebut masih belum merata. Di daerah perkotaan seperti Bogor, Bekasi, dan Bandung, jumlah sekolah swasta relatif banyak, tetapi tingginya jumlah penduduk membuat persaingan tetap sangat ketat.
Sebaliknya, di wilayah Jawa Barat bagian selatan dan sejumlah daerah terpencil, jumlah sekolah swasta berkualitas yang bersedia bermitra dengan pemerintah masih terbatas. Kondisi ini membuat sebagian siswa harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan akses pendidikan dengan biaya terjangkau.
“Jangan sampai hak anak untuk sekolah terhambat cuma gara-gara rumahnya jauh dari sekolah swasta yang bermitra dengan pemerintah. Sebaran sekolah mitra ini harus dievaluasi total oleh Disdik,” tegasnya.
Selain pemerataan akses pendidikan, Iwan juga menyoroti aspek keadilan dalam proses seleksi penerima subsidi. Dengan anggaran beasiswa sebesar Rp218 miliar yang memiliki batas kuota, tidak semua siswa yang gagal masuk sekolah negeri secara otomatis memperoleh bantuan penuh di sekolah swasta.
Karena itu, ia meminta agar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan penyaluran bantuan benar-benar valid dan selalu diperbarui. Ia mengingatkan agar tidak ada penyalahgunaan administrasi yang menyebabkan bantuan justru diterima oleh keluarga yang sebenarnya mampu.
Menutup keterangannya, Iwan memastikan DPRD Jawa Barat akan memperketat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program subsidi sekolah swasta. Ia secara khusus meminta agar pencairan dana bantuan dari pemerintah kepada yayasan sekolah tidak mengalami keterlambatan akibat proses birokrasi.
“Kami di DPRD Jabar tidak mau lagi mendengar ada cerita anak dilarang ikut ujian atau ijazahnya ditahan pihak swasta cuma karena dana subsidi dari Pemprov terlambat cair ke rekening yayasan. Kasihan siswa dan orang tua, mereka tidak tahu apa-apa tapi malah jadi korban birokrasi,” pungkas Iwan Suryawan.
berujung pada penurunan kualitas layanan pendidikan. Menurutnya, keterbatasan bantuan yang diberikan pemerintah jangan sampai memunculkan fenomena “subsidi setengah hati”, di mana sekolah swasta terpaksa mengurangi fasilitas belajar atau menekan kesejahteraan guru honorer demi menyesuaikan dengan kemampuan anggaran.
“Penekanan kita harus pada jangan sampai ada fasilitas yang kurang untuk siswa dengan alasan menyesuaikan dengan subsidi. Sekolah yang ditunjuk harus benar-benar berkomitmen memberikan fasilitas dan pengajaran pendidikan standar untuk siswa,” kata Iwan Suryawan.
Menurutnya, sekolah swasta yang menjadi mitra pemerintah dalam program afirmasi harus mampu menjaga mutu pendidikan sehingga para siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri tetap memperoleh layanan yang layak dan berkualitas.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Jawa Barat, hingga pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 berlangsung, ratusan sekolah swasta telah menyatakan kesiapannya untuk berpartisipasi dalam program biaya pendidikan terjangkau tersebut. Mitra strategis itu didominasi jaringan yayasan besar seperti SMA dan SMK PGRI, Perguruan Muhammadiyah, Yayasan Pasundan, hingga lembaga pendidikan Ma’arif NU.
Selain itu, pemerintah juga melibatkan sejumlah sekolah swasta gratis yang telah terakreditasi, terutama di wilayah perkotaan padat penduduk yang tidak memiliki SMA maupun SMK negeri.
Namun, Iwan menilai sebaran sekolah mitra tersebut masih belum merata. Di daerah perkotaan seperti Bogor, Bekasi, dan Bandung, jumlah sekolah swasta relatif banyak, tetapi tingginya jumlah penduduk membuat persaingan tetap sangat ketat.
Sebaliknya, di wilayah Jawa Barat bagian selatan dan sejumlah daerah terpencil, jumlah sekolah swasta berkualitas yang bersedia bermitra dengan pemerintah masih terbatas. Kondisi ini membuat sebagian siswa harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan akses pendidikan dengan biaya terjangkau.
“Jangan sampai hak anak untuk sekolah terhambat cuma gara-gara rumahnya jauh dari sekolah swasta yang bermitra dengan pemerintah. Sebaran sekolah mitra ini harus dievaluasi total oleh Disdik,” tegasnya.
Selain pemerataan akses pendidikan, Iwan juga menyoroti aspek keadilan dalam proses seleksi penerima subsidi. Dengan anggaran beasiswa sebesar Rp218 miliar yang memiliki batas kuota, tidak semua siswa yang gagal masuk sekolah negeri secara otomatis memperoleh bantuan penuh di sekolah swasta.
Karena itu, ia meminta agar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan penyaluran bantuan benar-benar valid dan selalu diperbarui. Ia mengingatkan agar tidak ada penyalahgunaan administrasi yang menyebabkan bantuan justru diterima oleh keluarga yang sebenarnya mampu.
Menutup keterangannya, Iwan memastikan DPRD Jawa Barat akan memperketat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program subsidi sekolah swasta. Ia secara khusus meminta agar pencairan dana bantuan dari pemerintah kepada yayasan sekolah tidak mengalami keterlambatan akibat proses birokrasi.
Baca juga: Disambut Bunga dari Para Siswa TK, Iwan Suryawan: Kalian Punya Potensi Luar Biasa
“Kami di DPRD Jabar tidak mau lagi mendengar ada cerita anak dilarang ikut ujian atau ijazahnya ditahan pihak swasta cuma karena dana subsidi dari Pemprov terlambat cair ke rekening yayasan. Kasihan siswa dan orang tua, mereka tidak tahu apa-apa tapi malah jadi korban birokrasi,” pungkas Iwan Suryawan.
