Jakarta — Denting.id | Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyarankan Badan Gizi Nasional (BGN) agar menyempurnakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara bertahap.
Luhut menyampaikan hal itu kepada wartawan di Jakarta pada Rabu, setelah menerima kunjungan dan mengevaluasi implementasi program prioritas tersebut bersama tim Wakil Kepala BGN.
Menurut Luhut, pelaksana kebijakan berskala besar perlu mengambil pendekatan yang lebih bertahap sebagai pelajaran penting dari evaluasi MBG.
Langkah terukur ini memudahkan tim lapangan mengidentifikasi kendala, sehingga mereka dapat mempersiapkan penyesuaian sebelum memperluas cakupan program secara menyeluruh.
“Kami memaparkan hasil survei dan usulan-usulan kami. Sebenarnya ini masalah efisiensi, kenapa harus semuanya sekaligus. Kita bisa membuat program ini bertahap sampai kita lebih paham,” kata Luhut.
Baca juga: Prabowo: Petani dan Nelayan Tulang Punggung RI, Bukan Bangsa Lain
Meski demikian, Luhut menilai pemahaman tim terhadap kebutuhan operasional dan tantangan teknis saat ini sudah jauh lebih baik daripada masa awal peluncuran.
DEN merasa optimistis bahwa tata kelola dan kualitas pelaksanaan program akan terus meningkat dalam enam bulan hingga satu tahun mendatang.
Dari sisi ekonomi, program ini mengalirkan dana secara langsung ke masyarakat sehingga membawa dampak yang signifikan. Luhut mengakui kecepatan pelaksanaan pada tahap awal sempat memicu sejumlah persoalan, namun koordinasi erat antar-pemangku kepentingan telah menyelesaikan berbagai kendala tersebut.
Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak memberi ruang untuk proses perbaikan yang sedang berjalan.
Sebagai informasi, realisasi anggaran program MBG hingga Mei 2026 menyentuh Rp88,15 triliun, atau melonjak 17,53 persen dari posisi April 2026 yang sebesar Rp75 triliun.
Total penerima program ini mencakup 48,9 juta siswa serta 14,3 juta warga non-siswa seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Pemerintah juga memotong pagu program MBG pada APBN 2026 dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan tersebut demi menjamin efisiensi pengelolaan dana.
Purbaya bahkan memberi sinyal akan melakukan penghematan anggaran lanjutan untuk program ini pada masa mendatang.
