Jakarta, Denting.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah dan perwakilan serikat buruh menggelar rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, serta Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat tersebut bertujuan memperkuat koordinasi antara DPR, pemerintah, dan serikat pekerja dalam mengantisipasi potensi gelombang PHK di berbagai sektor industri.
“Pada hari ini kami sudah mengadakan rapat koordinasi tentang Satgas Mitigasi PHK dari pihak pemerintah dan DPR,” ujar Dasco saat membuka keterangan pers.
Ia menambahkan, hasil pembahasan akan disampaikan kepada masyarakat dan para pekerja agar memperoleh informasi yang jelas mengenai langkah-langkah yang tengah disiapkan pemerintah.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu fokus pembahasan adalah memetakan perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan PHK beserta akar persoalannya.
“Oleh karena itu, hari ini tadi kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa saja sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi,” kata Prasetyo.
Selain isu PHK, rapat juga membahas pasokan gas untuk sektor industri. Menurut Prasetyo, persoalan tersebut telah dikoordinasikan dan pemerintah akan segera mengambil keputusan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Dan sesuai dengan petunjuk dari bapak presiden untuk kita segera mencari jalan keluar yang mungkin dalam satu dua hari ini akan kita ambil keputusan,” ujarnya.
Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan kegiatan industri yang bergantung pada pasokan gas tetap berjalan normal sehingga tidak memicu gangguan operasional maupun pemutusan hubungan kerja.
Baca juga: Kejagung Buka Peluang Periksa Kepala BGN dalam Kasus Dugaan Korupsi Program MBG
Dasco menambahkan, Satgas Mitigasi PHK akan menggelar pertemuan secara rutin untuk memperkuat koordinasi dan memantau perkembangan di lapangan. Dari unsur DPR, koordinasi satgas akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal.
