Bandung, Denting.id – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan, mengusulkan inovasi pengawasan lingkungan melalui penerapan Siskamling Digital di seluruh daerah, terutama di kawasan aglomerasi dan kota metropolitan seperti Bogor, Depok, Bekasi, dan Bandung Raya yang memiliki dinamika sosial tinggi.
Usulan tersebut muncul sebagai respons atas kasus penyekapan dan penyiksaan di Bandung yang sempat viral. Menurut Iwan, peristiwa itu menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem deteksi dini di kawasan perkotaan yang cenderung individualistis, sehingga mampu mencegah kekerasan yang terjadi secara tersembunyi.
Ia menilai kawasan urban padat seperti Bogor, Depok, Bekasi, dan sekitarnya merupakan wilayah yang paling rentan kehilangan kontrol sosial akibat tingginya mobilitas masyarakat dan minimnya interaksi antarwarga.
“Kita tidak bisa lagi memakai cara-cara lama yang manual sementara pola kejahatan domestik makin tertutup, terutama di kota metropolitan seperti Bogor, Depok, Bekasi, dan Bandung,” ujar Iwan, Selasa (30/6/2026).
Pria yang akrab disapa Abah Iwan itu menegaskan, sistem pengawasan lingkungan konvensional yang selama ini bertumpu pada ronda malam sudah tidak lagi memadai. Menurutnya, metode tersebut terbukti gagal mendeteksi kejahatan yang terjadi di dalam ruang privat perkotaan yang tertutup rapat.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah di seluruh Jawa Barat untuk mentransformasikan sistem keamanan lingkungan tradisional menjadi Siskamling Digital.
“Melalui Siskamling Digital ini, tiap klaster permukiman wajib memiliki platform komunikasi berbasis aplikasi yang terintegrasi, sehingga warga dapat melaporkan anomali lingkungan, seperti rumah yang mencurigakan atau suara jeritan, secara aman dan anonim,” jelas pimpinan DPRD Jabar tersebut.
Selain itu, Iwan juga mengusulkan penerapan Zero-Isolation Policy, yakni kebijakan yang mewajibkan setiap daerah memiliki aturan lokal mengenai verifikasi berkala terhadap rumah tertutup maupun pengontrak baru, tidak hanya dilakukan saat serah terima kunci di awal masa sewa.
“Kita butuh ‘Intelijen Komunitas’ di kota-kota besar. Tetangga tidak boleh lagi sekadar jadi penonton atau bersikap acuh tak acuh, tapi harus menjadi sensor deteksi dini. Jika ada rumah yang mengisolasi diri secara ekstrem dari lingkungan, pengurus RT/RW harus memiliki hak intervensi legal untuk melakukan pengecekan atau ‘audit sosial’ bersama aparat setempat,” lanjutnya.
Untuk mendorong partisipasi masyarakat, Iwan juga mengusulkan pemberian insentif fiskal bagi lingkungan yang aktif menjaga keamanan wilayahnya. Ia menyarankan adanya Insentif Kesiapsiagaan Sosial sebesar Rp5 juta hingga Rp10 juta per tahun bagi kas RT/RW yang berhasil mengintegrasikan sistem Siskamling Digital dan menjaga wilayahnya tetap aman.
Tak hanya itu, ia juga mengusulkan Reward Stimulan hingga Rp50 juta bagi kelurahan atau desa terbaik yang dinilai berhasil menerapkan sistem tersebut. Pendanaan dapat dialokasikan melalui pos bantuan sosial APBD daerah maupun optimalisasi Dana Desa.
Melalui pendekatan berbasis teknologi, dukungan insentif, serta penguatan hak intervensi komunitas, Iwan optimistis ruang gerak pelaku penyekapan dan kekerasan domestik di Jawa Barat akan semakin sempit. Ia berharap budaya masyarakat yang selama ini enggan mencampuri urusan tetangga dapat berubah menjadi kepedulian bersama untuk melakukan deteksi dini dan menyelamatkan nyawa.
