Jakarta, Denting.id – Rencana Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh kepala daerah di Jakarta untuk membahas berbagai persoalan pemerintahan mendapat apresiasi dari pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga. Menurutnya, pertemuan tersebut penting untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang masih dihadapi pemerintah daerah.
Jamiluddin mengatakan masih banyak persoalan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang belum terselesaikan. Selama ini, pemerintah daerah memahami bahwa hanya enam urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yakni politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta agama. Di luar itu, daerah merasa memiliki kewenangan untuk mengelolanya.
Namun, menurutnya, pemerintah daerah kerap menilai pemerintah pusat masih mengambil alih sejumlah kewenangan yang semestinya menjadi hak daerah, seperti dalam pemberian izin pertambangan.
Selain persoalan kewenangan, Jamiluddin juga menyoroti kondisi fiskal daerah. Ia menilai sebagian besar anggaran daerah masih terserap untuk belanja pegawai sehingga ruang fiskal untuk pembangunan menjadi sangat terbatas.
“Ketimpangan ini membuat banyak daerah sulit mandiri dan tetap bergantung pada bantuan pemerintah pusat, terutama untuk pembiayaan pembangunan,” kata Jamiluddin, Senin (3/8/2026).
Ia juga mengingatkan maraknya kasus korupsi di daerah perlu menjadi salah satu agenda utama dalam rapat tersebut. Menurutnya, praktik korupsi semakin mempersempit anggaran pembangunan yang sudah terbatas.
Jamiluddin berharap pertemuan Presiden Prabowo dengan para kepala daerah tidak hanya menjadi forum penyampaian arahan dari pemerintah pusat, tetapi juga menjadi ruang dialog yang memungkinkan kepala daerah menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.
“Presiden Prabowo seyogianya lebih banyak mendengarkan daripada hanya memberikan arahan. Dengan mendengar langsung aspirasi kepala daerah, pemerintah dapat memetakan persoalan secara lebih akurat dan merumuskan kebijakan yang tepat sebagai solusi,” ujarnya.
Baca juga: Prabowo Ingatkan Indonesia Waspada Hadapi Gejolak Geopolitik Global
Ia menilai komunikasi dua arah antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, meningkatkan kemandirian fiskal, serta mempercepat pembangunan dan pelayanan publik di seluruh Indonesia.
