Bandung, Denting.id — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jawa Barat yang meluas sepanjang musim kemarau mendorong munculnya wacana perubahan mendasar dalam tata kelola lingkungan hidup.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menilai pola penanganan karhutla yang selama ini lebih banyak mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar tidak lagi efisien. Selain berisiko memperluas dampak bencana, pendekatan tersebut juga dinilai membebani keuangan daerah.
Pernyataan itu disampaikan Iwan merespons pemutakhiran data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat hingga akhir Agustus 2026.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada pola reactive spending yang menghabiskan BTT ratusan miliar saat krisis terjadi. Lewat Dana Abadi Lingkungan, Jabar punya instrumen finansial mandiri untuk membiayai infrastruktur dan pencegahan Karhutla tanpa mengganggu beban APBD pokok,” ujar Iwan, (1/9/2026).
Berdasarkan laporan Pusdalops BPBD Jabar, tercatat sebanyak 132 kejadian karhutla yang tersebar di 91 kecamatan dan 153 desa/kelurahan. Total luas lahan yang terbakar mencapai 196,40 hektare.
Kabupaten Sumedang tercatat sebagai wilayah dengan jumlah insiden karhutla terbanyak. Sementara itu, Kabupaten Sukabumi mengalami kerusakan area terluas dengan total lahan terbakar mencapai 49,20 hektare.
Melihat luasnya dampak karhutla yang berpotensi mengancam permukiman warga di berbagai wilayah, Iwan menilai Jawa Barat perlu mengubah paradigma penanganan bencana. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya memperkuat respons ketika kebakaran telah terjadi, tetapi harus mengutamakan mitigasi, pencegahan, teknologi, dan pembiayaan berkelanjutan.
“Kebakaran hutan tidak boleh lagi dianggap sebagai bencana rutin yang setiap tahun kita respons dengan cara yang sama. Kita harus memutus siklusnya dari hulu,” tegasnya.
Iwan kemudian menyoroti postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, kebutuhan penanganan karhutla tidak seharusnya sepenuhnya bergantung pada anggaran belanja tak terduga (BTT) ketika terjadi keadaan darurat.
Ia mendorong pemerintah daerah mulai membangun skema pembiayaan lingkungan jangka panjang melalui Dana Abadi Lingkungan. Dana tersebut, kata dia, dapat diarahkan untuk membiayai program pencegahan karhutla, pembangunan sarana pemantauan, penguatan sistem peringatan dini, hingga pengadaan teknologi pemadaman.
“Investasi untuk mencegah kebakaran jauh lebih rasional dibandingkan terus mengeluarkan biaya besar setelah api membesar. Dana abadi ini harus dirancang transparan, akuntabel, dan benar-benar diarahkan untuk menjaga lingkungan serta keselamatan masyarakat,” katanya.
Selain pembiayaan, Iwan juga mendorong pemanfaatan teknologi dalam mendeteksi potensi kebakaran sejak dini. Sistem pemantauan berbasis satelit, sensor titik panas, kamera pengawas, hingga sistem peringatan dini dinilai dapat membantu pemerintah melakukan intervensi sebelum api meluas.
Ia berharap Pemprov Jabar bersama pemerintah kabupaten/kota menyusun strategi terpadu menghadapi musim kemarau, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan karhutla tinggi.
Baca juga: Iwan Suryawan Minta Pemprov Jabar Benahi Komunikasi Program
“Paradigmanya harus berubah, dari memadamkan api menjadi mencegah api. Dari belanja reaktif menjadi investasi ketahanan lingkungan,” pungkas Iwan.
