Bandung, Denting.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menegaskan bahwa memimpin provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 50 juta jiwa membutuhkan kepemimpinan yang terbuka terhadap evaluasi dan kritik.
Menurutnya, hasil survei kepuasan publik harus menjadi bahan introspeksi, termasuk untuk merespons 3,8 persen masyarakat yang masih menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah.
Iwan menyoroti rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap berbagai program pemerintah daerah. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan masih adanya hambatan dalam penyampaian informasi dari dinas teknis kepada masyarakat.
“Program sebagus apa pun jadi tidak berguna jika rakyat tidak tahu. Angka awareness di bawah 50 persen ini membuktikan ada sumbatan komunikasi dari dinas teknis ke masyarakat bawah. Ini catatan serius yang harus segera dibenahi oleh jajaran eksekutif,” tegas Iwan.
Sebagai pimpinan legislatif, Iwan memastikan DPRD Jawa Barat akan memperketat fungsi pengawasan terhadap kinerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jabar. Langkah tersebut dilakukan agar program-program strategis benar-benar berjalan dan tidak berhenti sebatas wacana.
Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menjadi rujukan dilaksanakan pada 2–9 Juli 2026 dengan melibatkan 800 responden di seluruh Jawa Barat menggunakan metode multistage random sampling. Survei tersebut memiliki margin of error sekitar ±3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Iwan menegaskan DPRD Jabar akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara profesional dengan tetap mendukung kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Baca juga: Iwan Suryawan Siap Kawal Program Makan Bergizi Gratis untuk 10 Juta Siswa
“DPRD Jabar akan tetap berdiri tegak pada fungsinya: mendukung kebijakan yang pro-rakyat, dan mengoreksi jika ada kebijakan yang melenceng. Kita bermitra secara bermartabat demi masa depan Jawa Barat,” pungkasnya.
