Bogor, Denting.id — Pemerintah Kota Bogor bersama DPRD Kota Bogor kembali merealisasikan program bantuan pelunasan biaya pendidikan. Sebanyak 988 ijazah milik lulusan SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah (MA) berhasil ditebus.
Penyerahan dokumen kelulusan yang sempat tertahan akibat tunggakan biaya ini dilangsungkan di Ruang Serbaguna pada Senin, 31 Agustus.
Program ini merujuk pada Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 50 Tahun 2023 tentang Bantuan Pelunasan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan bagi Siswa Miskin.
Tahun ini, bantuan tersebut menyasar siswa dari 59 sekolah. Rincian penerimanya meliputi 927 lulusan SMK, 53 lulusan SMA, dan 8 lulusan MA.
Kegiatan penyerahan dihadiri Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Ketua DPRD Adityawarman Adil, Wakil Ketua III DPRD Dadang Iskandar Danubrata, dan Ketua Komisi IV Fajar Muhammad Nur.
Hadir pula Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Herry Karnadi serta Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Jawa Barat Yudi Rahmat.
Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, menjelaskan bahwa program ini merupakan buah dari perjuangan panjang lembaganya bersama pemkot sejak periode 2019–2024.
Mengingat banyaknya keluhan masyarakat terkait ijazah tertahan, pembiayaan ini mulai dimasukkan ke dalam APBD sejak 2020 dan direalisasikan bertahap mulai 2021.
“Ini program perjuangan panjang DPRD Kota Bogor dan Pemerintah Kota Bogor. Kita berharap adik-adik semua bisa jadi tulang punggung yang baik untuk keluarga. Kalau keluarga kita semuanya ekonominya baik, insyaallah Kota Bogor kesejahteraannya akan meningkat,” ungkap Adityawarman.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, berpesan agar momentum penebusan ijazah ini dijadikan pemantik semangat bagi para generasi muda.
Baca juga: Pohon Tumbang Timpa Rumah di Teluknaga Tangerang, Bocah 11 Tahun Tewas
Ia mendorong para lulusan agar tidak cepat puas, bekerja giat, serta berani melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
“Jadikan momentum penebusan ijazah ini sebagai pemantik semangat. Bekerjalah segiat mungkin, buktikan kalian mampu mensejahterakan, dan jangan berhenti belajar. Cari peluang untuk lanjut ke D3, D4, S1, S2, hingga S3,” ujar Dedie.
Dalam kesempatan itu, Dedie juga menyoroti tantangan klasik di Kota Bogor terkait keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Setiap tahunnya terdapat sekitar 17.000 lulusan SD, sementara jumlah sekolah negeri yang ada masih sangat terbatas.
Kondisi tersebut membuat banyak siswa terpaksa bersekolah di lembaga swasta yang memerlukan dukungan biaya operasional tambahan di luar Bantuan Operasional Sekolah.
Meski demikian, Pemkot Bogor berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan keluarga guna menekan angka anak putus sekolah dan memperluas akses pendidikan.
