Jakarta, Denting.id – Bareskrim Polri dijadwalkan menggelar ekspose perkara dugaan makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jumat (20/11/2026).
Ekspose tersebut dilakukan setelah penyidik memeriksa 59 saksi, termasuk empat perwira tinggi Polri yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan, pemeriksaan terhadap puluhan saksi dilakukan secara maraton sejak laporan polisi diterbitkan pada 11 November 2026.
“Sejak LP terbit di tanggal 11 November kemarin, secara maraton selama satu minggu ini penyidik Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi,” kata Susatyo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Empat perwira tinggi yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara penyadapan ilegal tersebut yakni mantan Kapolri Jenderal LSP, Irjen ASN, Irjen EHS, dan Irjen SU.
Keempatnya telah diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan makar. Penyidik juga mendalami keterangan sejumlah pihak lain yang berpotensi menjadi tersangka.
“Jadi semua tersangka pada penyadapan ilegal itu sudah kami periksa sebagai saksi, juga saksi-saksi lain yang potensial berdasarkan keterangan dan sebagainya untuk menjadi tersangka,” ujarnya.
Selain pemeriksaan saksi, penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi untuk mengumpulkan dokumen dan barang bukti. Salah satunya rumah Irjen EHS yang diduga digunakan sebagai posko.
Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengaku menemukan sejumlah fakta dan bukti baru. Namun, Susatyo belum memerinci temuan tersebut.
Ia menjelaskan, pembuktian dugaan makar tidak cukup hanya dengan mengungkap adanya komunikasi atau pertemuan antarpihak. Penyidik harus membuktikan rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur pidana, mulai dari pemufakatan, persiapan, hingga permulaan pelaksanaan.
“Kami harus menentukan, kami harus menganalisa bahwa terdapat perbuatan persiapan. Yang kedua dari sejak pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan. Tiga hal ini yang menjadi fokus kami mengumpulkan barang bukti,” jelasnya.
Baca juga: Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Makar Penyadapan Presiden Prabowo, Besok Ekspose di Kejagung
Susatyo memastikan seluruh informasi yang berkembang, termasuk di media sosial, akan didalami dan dicocokkan dengan dokumen serta alat bukti yang dimiliki penyidik.
“Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru,” katanya.
Sebelumnya, Bareskrim telah menggelar perkara secara internal pada Kamis (19/11/2026). Kegiatan tersebut melibatkan penyidik Dittipidum, Biro Pengawasan Penyidikan, Divisi Propam, Inspektorat Pengawasan Umum, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), serta sejumlah ahli.
Hasil penyidikan selanjutnya akan dipaparkan kepada tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejagung dalam agenda ekspose. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna membenarkan adanya agenda tersebut, meski belum mengetahui waktu pelaksanaannya.
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mendorong Polri mengusut tuntas pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Menurut Yusril, pengusutan tidak boleh berhenti pada pihak internal kepolisian. Penyidik perlu menelusuri pihak yang merencanakan, menjalankan, dan mengendalikan aksi tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan elite politik maupun birokrasi.
“Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak-pihak lain di luar institusi Kepolisian,” ujar Yusril dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Yusril menyebut penyidikan kini berkembang ke dugaan tindak pidana makar. Temuan sementara mengarah pada dugaan upaya melumpuhkan pemerintahan. Karena itu, penyidik perlu mengungkap tujuan, motif penyadapan, serta hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.
Ia juga mengungkapkan adanya dugaan upaya penghapusan sebagian data dari komputer. Sementara itu, sebagian besar rekaman percakapan dari ponsel pihak-pihak terkait telah disita dan sedang didalami.
Diketahui, perkara dugaan makar merupakan kasus terpisah dari penyidikan dugaan penyadapan ilegal. Dalam kasus penyadapan, empat perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Bareskrim Polri belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara dugaan makar tersebut.
Editor: Linna Susanti

