KPK Siap Jalankan UU Perampasan Aset, Fokus Maksimalkan Pemulihan Kerugian Negara

Jakarta, Denting.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap mematuhi dan menjalankan ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang resmi disahkan DPR RI.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, sebagai lembaga penegak hukum, KPK akan mengikuti seluruh mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku dalam undang-undang tersebut.

“KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Artinya KPK sebagai pelaksana undang-undang,” ungkap Budi kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Budi menilai pengesahan UU Perampasan Aset sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi yang selama ini dijalankan KPK. Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada penindakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga harus mampu mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.

Meski demikian, KPK akan terlebih dahulu mempelajari dan menganalisis setiap pasal dalam undang-undang tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memahami ketentuan yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi.

“Karena memang pada prinsipnya dalam penanganan tindak pidana korupsi, KPK juga concern soal itu, concern soal optimalisasi asset recovery,” tuturnya.

Budi menjelaskan, selama ini upaya pemulihan aset telah menjadi bagian dari penanganan perkara korupsi oleh KPK. Salah satunya melalui penjatuhan pidana uang pengganti terhadap para pelaku tindak pidana korupsi.

Selain itu, KPK juga kerap mengembangkan perkara korupsi dengan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU), terutama apabila ditemukan indikasi penyembunyian atau pengalihan hasil kejahatan.

Langkah tersebut dilakukan agar pemulihan kerugian keuangan negara dapat berjalan lebih maksimal.

“Bahkan KPK sering kali tidak berhenti dengan pengenaan tindak pidana korupsi saja, tapi kemudian jika memang ada unsur-unsur penyembunyian, pengalihbentukan hasil dari tindak pidana korupsi, KPK juga tidak segan untuk masuk menggunakan pasal TPPU,” imbuhnya.

Baca juga: KPK Kembali Periksa Sekretaris Utama BNPB Terkait Kasus Korupsi Dana Bencana

Diketahui, DPR RI resmi mengesahkan UU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya setelah melalui proses pembahasan selama 18 tahun.

Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati.

Dalam rapat tersebut, Puan meminta persetujuan seluruh anggota dewan terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

“Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan.

“Setuju,” jawab forum paripurna.

Puan menyampaikan rasa syukur karena RUU yang telah diperjuangkan selama 18 tahun tersebut akhirnya dapat disahkan menjadi undang-undang.

“Seperti sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR bahwa RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang, alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan putuskan dan sahkan jadi undang-undang,” kata Puan.

Editor: Linna Susanti

Bagikan Artikel:

Mungkin Anda Menyukai