JAKARTA, Denting.id – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dinobatkan sebagai menteri dengan performa tertinggi dalam enam bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal ini berdasarkan hasil riset terbaru yang dirilis oleh lembaga independen IndoStrategi.
Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman, menyebut penilaian dilakukan terhadap kinerja para menteri Kabinet Merah Putih periode Oktober 2024 hingga April 2025. Penilaian dilakukan berdasarkan tiga parameter utama: efektivitas kebijakan, kualitas tata kelola pemerintahan, dan gaya kepemimpinan.
“Abdul Mu’ti menempati peringkat pertama dengan skor tertinggi, 4,20. Ia dinilai unggul dalam arah kebijakan pendidikan dasar dan menengah yang jelas serta gaya kepemimpinan yang responsif dan komunikatif,” ujar Ali Noer dalam keterangan pers, Selasa (30/4).
Berikut daftar sepuluh menteri dengan performa terbaik versi IndoStrategi:
1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti – Skor 4,20
2. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman – Skor 4,15
3. Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi – Skor 4,09
4. Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Hanggodo – Skor 4,08
5. Menteri Agama, Nasaruddin Umar – Skor 4,07
6. Menteri Keuangan, Sri Mulyani – Skor 4,03
7. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin – Skor 3,96
8. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni – Skor 3,89
9. Menteri Kebudayaan, Fadli Zon – Skor 3,88
10. Menteri Sekretariat Negara, Prasetyo Hadi – Skor 3,69
Ali Noer menjelaskan bahwa kesepuluh menteri ini dinilai mampu beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika publik serta menjalankan program kerja secara efektif. Mereka juga dinilai berhasil menjabarkan visi-misi Presiden Prabowo dalam kerangka dokumen Asta Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024–2029.
Baca juga : Kementerian PU Bubarkan Satgas IKN Usai Ditolak Menkeu Sri Mulyani
Riset ini dilakukan pada 17 Maret hingga 25 April 2025 menggunakan metode purposive sampling dan pendekatan kualitatif. Sebanyak 67 ahli dari berbagai wilayah di Indonesia dilibatkan dalam penilaian, dengan triangulasi data dari berbagai dokumen kebijakan nasional.
