Jakarta, Denting.id – Isu dugaan mark up dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mencuat. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika dibutuhkan.
Mahfud menegaskan, dirinya siap memberikan keterangan apabila dipanggil KPK, namun menolak untuk membuat laporan resmi ke lembaga antirasuah tersebut.
“Kalau dipanggil, saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor, ngapain. Buang-buang waktu juga,” ujar Mahfud kepada wartawan di Keraton Yogyakarta, Minggu (26/10).
Ia menilai, tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk membuat laporan ke KPK dalam kasus semacam ini. “Enggak berhak dia (KPK) mendorong, laporan itu enggak ada kewajiban orang melapor,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Mahfud menuturkan bahwa KPK seharusnya sudah mengetahui isu dugaan korupsi tersebut. Ia menyebut bahwa persoalan mark up di proyek Whoosh telah ramai dibicarakan publik bahkan sebelum dirinya mengangkatnya di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025.
“Wong, yang saya laporkan (di YouTube) itu KPK udah tahu, karena sebelum saya ngomong udah ramai duluan kan. Saya cuma ngomong karena udah ramai aja. Mestinya, KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya (soal Whoosh), itu kan banyak banget dan punya data, dan pelaku (kebijakan),” ucapnya.
Sebelumnya, KPK melalui Juru Bicara Budi Prasetyo mendorong Mahfud untuk membuat laporan resmi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut. Budi menegaskan bahwa lembaganya akan bertindak proaktif menindaklanjuti laporan atau aduan masyarakat yang masuk.
Dalam video di kanal Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025, Mahfud mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan anggaran dalam proyek kereta cepat Whoosh.
“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17–18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” ujar Mahfud dalam video tersebut.
Baca juga : KPK Beri Isyarat Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji, Fokus pada Pihak yang Beri Diskresi Bermasalah
Isu dugaan mark up ini kini menjadi sorotan publik, dan pernyataan Mahfud MD menambah tekanan bagi KPK untuk segera menindaklanjuti dugaan penyimpangan pada proyek strategis nasional tersebut.
