Jakarta, Denting.id — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk menindak tegas pejabat negara yang dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik serta terlibat praktik korupsi. Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan kepada para gubernur, wali kota, dan bupati di wilayah Papua, serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Agenda tersebut turut dihadiri para menteri dan kepala badan yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih. Dalam arahannya, Prabowo menekankan bahwa pemerintah pusat terus bekerja keras melakukan penegakan hukum dan tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap pejabat yang menyimpang.
“Pemerintah pusat bekerja keras. Kita terus melakukan upaya-upaya penegakan hukum, mengusut segala penyelewengan dan kita tidak akan ragu-ragu mencopot, memecat pejabat yang tidak mampu,” ujar Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa langkah tegas tersebut akan dilakukan tanpa mempertimbangkan latar belakang politik, suku, agama, ras, maupun asal-usul partai pejabat yang bersangkutan. Menurutnya, kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.
Ia juga mempersilakan pejabat yang tidak mampu menjalankan amanah rakyat untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
“Siapa yang tidak bisa setia menjalankan tugas rakyat kita persilakan untuk berhenti dari jabatan-jabatan pengabdian kepada negara dan rakyat,” tegasnya.
Prabowo menyoroti besarnya potensi dan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Namun, ia mengakui pengelolaan dan penjagaan terhadap kekayaan tersebut selama ini belum sepenuhnya optimal. Menurutnya, pengakuan atas berbagai kekurangan itu bukan untuk melemahkan semangat, melainkan untuk membangkitkan tekad bersama mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif.
Ia menegaskan bahwa praktik korupsi, penyelewengan, penyalahgunaan kewenangan, serta upaya memperkaya diri dan kelompok dari aset negara hanya akan memperberat beban hidup rakyat. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan pembenahan internal dan memperkuat penegakan hukum di semua lini.
Selain penindakan, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah saat ini juga fokus mengamankan kekayaan negara. Upaya tersebut dilakukan melalui penelusuran aset-aset negara serta peninjauan berbagai regulasi yang dinilai berpotensi membuka celah terjadinya penyimpangan.
Ia menegaskan pemerintah tidak akan segan mengambil langkah apa pun yang diperlukan agar seluruh kekayaan negara dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Baca juga: Hadapi Lonjakan Akhir Tahun, Prabowo Fokus Jaga Harga Pangan Tetap Stabil
“Kita tidak segan-segan untuk melakukan apa yang diperlukan sehingga semua kekayaan negara bisa kita amankan dan kita gunakan untuk kepentingan rakyat kita,” pungkas Prabowo.
