Jakarta, denting.id – Pemerintah mempercepat pembangunan daerah tertinggal dengan menekankan pentingnya sinkronisasi antara program pusat dan daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri menilai tanpa sinkronisasi yang kuat, berbagai program prioritas nasional sulit memberikan dampak maksimal di lapangan.
“Kami memastikan setiap program prioritas Presiden, mulai dari swasembada pangan hingga penghapusan kemiskinan ekstrem, terintegrasi dalam perencanaan pembangunan di tingkat daerah dan desa,” kata Akhmad Wiyagus, Kamis (26/02/2026).
Menurut Wiyagus, sinkronisasi bukan sekadar menyelaraskan dokumen perencanaan, melainkan memastikan implementasi berjalan searah demi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Ia menegaskan, penguatan desa menjadi bagian penting dalam strategi besar pembangunan wilayah tertinggal.
Berbagai tantangan masih membayangi daerah tertinggal, mulai dari kapasitas fiskal yang terbatas, rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga mutu pelayanan dasar yang belum optimal. Karena itu, sinkronisasi lintas sektor menjadi fondasi agar intervensi pemerintah tepat sasaran.
Kementerian Dalam Negeri melalui Rencana Strategis 2025–2029 telah menyiapkan program afirmasi untuk memperkuat kapasitas aparatur desa di wilayah tertinggal dan sangat tertinggal. Selain itu, lewat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), pemerintah akan memberikan pelatihan manajemen strategis kepada 1.200 camat serta membangun 20 kantor pelayanan di lokasi prioritas.
Wiyagus juga mengungkapkan peluncuran program BERAKSI (Berdaya, Akuntabel, Sinergis) sebagai langkah konkret sinkronisasi pembangunan desa dengan agenda nasional. Program ini mencakup optimalisasi Posyandu untuk menekan angka stunting serta pemberdayaan ekonomi lokal melalui BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih.
“Program ini juga menyasar penguatan layanan dasar melalui optimalisasi Posyandu untuk penurunan stunting serta pemberdayaan ekonomi lokal melalui BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya.
Ia memastikan Kemendagri akan terus melakukan pendampingan teknis agar desa-desa di wilayah tertinggal tidak berjalan sendiri. Dengan sinkronisasi yang kuat dan kolaborasi lintas pemerintahan, desa diharapkan mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat.
“Mari kita jadikan rapat koordinasi ini sebagai momentum untuk memperkuat kolaborasi, demi mewujudkan Indonesia yang lebih merata menuju Indonesia Emas 2045,” tuturnya.
