Jakarta, denting.id – Program rumah menjadi senjata strategis pemerintah untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Menteri Dalam Negeri meminta seluruh kepala daerah bergerak cepat memanfaatkan peluang program Tiga Juta Rumah agar akses rumah terjangkau semakin luas di berbagai wilayah.
“Ini sebenarnya membantu teman-teman kepala daerah juga. Karena kepala daerah, salah satu tugasnya ya mengangkat derajat, harkat martabat rakyat masing-masing,” kata Muhammad Tito Karnavian di Jakarta, Kamis (26/02/2026).
Menurut Tito, program rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto tersebut bukan hanya proyek pembangunan fisik, melainkan upaya konkret menghadirkan keadilan sosial. Program ini melibatkan pemerintah pusat dan daerah agar masyarakat, khususnya berpenghasilan rendah, bisa memiliki rumah dengan harga terjangkau.
Ia menegaskan, Kemendagri berkomitmen penuh mendukung percepatan realisasi rumah murah melalui kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Supaya harganya murah (terjangkau bagi MBR) rumah-rumah ini. Pengembang menjual lebih murah dengan bebas … PBG, BPHTB. Tapi PBG, BPHTB ini, ini harus [diatur] dengan Perkada. Kami sudah cek, Perkadanya sudah beres semua,” ujarnya.
Program rumah ini, lanjut Tito, harus dimaksimalkan pemerintah daerah melalui sosialisasi masif. Selain itu, optimalisasi layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) dinilai krusial untuk mempercepat proses perizinan.
“Kalau yang punya ini akan nolong, yang punya Mal Pelayanan Publik. Karena PBG, BPHTB itu ada outlet-nya sebentar selesai. Bahkan yang satu hari ada yang cuma berapa menit selesai,” kata Tito.
Ia mengingatkan, daerah yang belum mengoptimalkan MPP berpotensi menghambat realisasi program rumah. Proses perizinan yang panjang dan berbelit dapat membuat masyarakat kesulitan mengakses bantuan kepemilikan rumah.
Tito pun kembali mengajak seluruh kepala daerah menjadikan program rumah sebagai momentum menyelesaikan persoalan perumahan, baik melalui renovasi maupun pembangunan baru.
“Ini peluang bagi teman-teman kepala daerah untuk menyelesaikan masalah perumahan di daerah masing-masing. Baik renovasi atau bangun baru,” tuturnya.
