Bogor, Denting.id – Warga di wilayah Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, mengeluhkan aktivitas proyek pembangunan salah satu hotel yang dinilai mengganggu kenyamanan lingkungan pemukiman. Dampak dari pembangunan tersebut mulai dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar, mulai dari polusi suara atau kebisingan, hingga adanya rumah warga yang akses jendela dan ventilasinya tertutup oleh struktur bangunan hotel.
Sebelumnya masalah ini sudah dilaporkan langsung oleh Ketua RT 01 RW 19 Katulampa, Mada Arditia pada Rabu (13/5/2026) yang mengeluhkan dampak dari pembangunan proyek ini langsung ke Komisi III DPRD Kota Bogor.
Merespons aduan dan keresahan warga tersebut, Komisi III DPRD Kota Bogor menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek pada Selasa sore (19/5/2026). Sidak ini dilakukan guna melihat secara riil pelanggaran teknis yang terjadi sebelum memanggil pihak pengembang hotel tersebut.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Abdul Rosyid, membenarkan adanya sejumlah poin keberatan yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat yang tinggal bersinggungan langsung dengan area proyek.
“Ada beberapa poin keluhan yang disampaikan oleh pihak keluarga dan warga sekitar. Ternyata, proyek pembangunan ini memberikan dampak yang kurang baik ke masyarakat, mulai dari masalah kebisingan, bahkan ada beberapa rumah warga yang terdampak langsung seperti penutupan akses jendela di sebelah sana,” ujar Abdul Rosyid di lokasi sidak, Selasa (19/5/2026).
Setelah melihat langsung kondisi rumah warga yang terdampak di lapangan, Komisi III DPRD Kota Bogor memastikan akan memperketat pengawasan terhadap proyek komersial ini. Abdul Rosyid menjelaskan bahwa langkah administratif selanjutnya yang akan diambil oleh pihak legislatif adalah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kelengkapan dokumen perizinan serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) hotel tersebut.
Selain dampak sosial lingkungan, dewan juga menyoroti kesiapan infrastruktur jalan di sekitar hotel. Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, Eka Wardhana, mengingatkan bahwa kehadiran pusat bisnis baru di wilayah Katulampa, Parung Banteng, hingga Bantar Kemang harus diantisipasi agar tidak memicu titik kemacetan baru (bottleneck).
“Kondisi ini sebenarnya sudah menjadi pemikiran kami di Dewan. Memang harus segera ada solusi konkret kaitan dengan masalah bottleneck yang kerap terjadi di persimpangan-persimpangan jalan wilayah Katulampa, Parung Banteng, hingga Bantar Kemang. Seiring dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan volume kendaraan, infrastruktur yang ada saat ini sudah sangat tidak layak,” urai Eka Wardhana.
Eka menambahkan, kepadatan lalu lintas di jalur tersebut sudah sangat menghambat aktivitas warga, bahkan di luar jam sibuk.
“Bisa dibayangkan, untuk menempuh jarak dari perumahan di Katulampa menuju jalur Regional Ring Road (R3) saja waktu tempuhnya bisa memakan waktu setengah jam lebih. Oleh karena itu, setelah ini kami juga akan meninjau bagaimana kebutuhan mendesak warga kaitan dengan pembangunan infrastruktur pendukung,” tambahnya.
Menindaklanjuti hasil sidak tersebut, DPRD Kota Bogor menjadwalkan surat pemanggilan resmi kepada dinas teknis terkait Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak manajemen hotel pada pekan depan, segera setelah agenda reses anggota dewan rampung.
Komisi III mengeluarkan peringatan keras dan menegaskan tidak akan segan meminta instansi terkait untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas pembangunan di lapangan jika pihak manajemen hotel bersikap tidak kooperatif atau mangkir dari panggilan resmi dewan.
“Penutupan sementara akan berlaku sampai pihak hotel datang memberikan penjelasan, berdiskusi dengan kami, dan memberikan sosialisasi yang jelas kepada masyarakat sekitar mengenai proyek pembangunan ini,” tegas Abdul Rosyid.
Ia menilai konflik ini mencuat karena pihak manajemen hotel terkesan menutup diri dan tidak membangun komunikasi yang baik sejak awal pelaksanaan proyek. Keterbukaan informasi sangat penting agar tidak menimbulkan polemik sosial yang berkepanjangan dengan warga lokal.
“Bisa jadi proyek ini memiliki dampak atau impact yang baik bagi ekonomi masyarakat ke depan. Namun, karena selama ini tidak ada komunikasi yang baik, akhirnya masyarakat terus bertanya-tanya dan merasa resah mengenai apa yang sedang dibangun dan apa kompensasi atau manfaat yang akan mereka dapatkan,” tutup Rosyid.
