Bandung, Denting.id — Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera menerapkan empat pilar sistem informasi pendidikan yang komprehensif. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai program pendidikan strategis yang masih rendah.
Desakan itu disampaikan Iwan menyusul hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menunjukkan tingkat kesadaran (awareness) masyarakat terhadap sejumlah program pendidikan Pemprov Jabar masih berada di kisaran 31 hingga 42 persen.
Berdasarkan hasil survei tersebut, tingkat kesadaran masyarakat terhadap Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tercatat sebesar 42,9 persen, Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) sebesar 34,9 persen, dan Sekolah Maung hanya 31,7 persen. Padahal, tingkat kepuasan publik terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan mencapai 95,4 persen.
Iwan mengusulkan empat pilar sistem informasi pendidikan yang harus segera diterapkan, yakni edukasi serentak dari sekolah kepada orang tua dan siswa, tata kelola media sosial yang lebih terukur, publikasi resmi melalui media massa mainstream, serta pemasangan monitor informasi resmi di seluruh sekolah.
“Saat ini informasi disebar tidak termanajemen dengan baik—kapan pengumuman resminya dikeluarkan tidak pasti, dan salurannya terpecah di medsos pejabat atau situs sekolah,” kata Iwan Suryawan di Bandung, Jumat (24/7/2026).
Menurut politisi Fraksi PKS itu, persoalan komunikasi publik muncul karena dinas teknis terlalu bergantung pada media sosial sebagai saluran utama penyampaian informasi. Akibatnya, masyarakat kerap menerima informasi yang tidak utuh dan mudah dipelintir oleh berbagai pihak.
“Akibatnya, informasi memang sampai ke masyarakat, tetapi tidak dipahami dengan baik alias sepotong-sepotong. Orang tua murid akhirnya menangkap kabar yang simpang siur dan setengah-setengah,” ujarnya.
Baca juga: Iwan Suryawan Konsolidasikan Pimpinan DPRD PKS se-Jawa Barat
Iwan berharap pembenahan sistem komunikasi publik menjadi perhatian serius Pemprov Jabar agar seluruh program pendidikan dapat dipahami masyarakat secara utuh, tepat waktu, dan tidak menimbulkan kebingungan di kalangan orang tua maupun peserta didik.
