BOGOR, Denting.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyoroti sebaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal tersebut disampaikan dalam audiensi Pemkot Bogor bersama Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Kota Bogor di Balai Kota Bogor, Selasa (1/9/2026).
Audiensi tersebut dipimpin Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim dan dihadiri jajaran Pemkot Bogor serta Ketua APPMBGI Kota Bogor Teguh Rachman Hakim beserta pengurus dan anggota.
Dalam pertemuan itu, salah satu pembahasan berkaitan dengan surat dari Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai standar yang harus dipenuhi oleh dapur SPPG, termasuk kelengkapan perizinan.
Dedie mengatakan Pemkot Bogor telah menerima surat tersebut dan meneruskannya kepada pengelola dapur SPPG yang tercantum untuk memastikan standar dan berbagai persyaratan yang ditetapkan dapat dipenuhi.
Selain persoalan standar, Pemkot Bogor turut menyoroti pemerataan sebaran SPPG. Dedie menyebut jumlah penerima manfaat program MBG di Kota Bogor saat ini mencapai sekitar 335 ribu orang.
Penerima manfaat tersebut mencakup anak-anak, lansia, serta ibu hamil yang mendapatkan layanan melalui Posyandu.
Dengan jumlah penerima manfaat tersebut, Dedie meminta agar keberadaan SPPG disesuaikan dengan kebutuhan dan persebaran penerima manfaat di setiap wilayah Kota Bogor.
“Untuk titik ini kan langsung dari BGN ya, nah kita daerah sudah menyampaikan bahwa ada beberapa titik yang secara sebaran rasio dan jumlahnya mungkin tidak seimbang,” kata Dedie.
Pemkot Bogor Soroti Jumlah SPPG
Ketua APPMBGI Kota Bogor Teguh Rachman Hakim menjelaskan saat ini terdapat 228 titik SPPG yang telah ditentukan, sedangkan dapur SPPG yang sudah tersedia di Kota Bogor berjumlah 143.
Menurutnya, percepatan diperlukan terhadap dapur-dapur yang dinilai layak dan telah memiliki izin agar target penerima manfaat dapat terlayani secara optimal.
Namun, di sisi lain, jumlah pengajuan pembangunan atau pengoperasian dapur SPPG juga cukup banyak. Karena itu, diperlukan pemetaan agar tidak terjadi kelebihan jumlah dapur di suatu wilayah.
“Namun memang kendalanya adalah dari sekitar 335.000 penerima manfaat, bila total dapur di Kota Bogor 228, artinya setiap dapur melayani sekitar 1.500-an penerima manfaat,” ujar Teguh.
Ia mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian Wali Kota Bogor. Pemkot perlu melakukan koordinasi lebih lanjut untuk memastikan jumlah dan lokasi SPPG sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.
SPPG Diminta Jaga Kualitas Makanan
Selain pemerataan, Dedie juga menekankan pentingnya menjaga kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Pengelola SPPG diminta memastikan seluruh proses penyediaan makanan mengikuti standar gizi yang telah ditetapkan.
Program MBG juga diharapkan tidak hanya berdampak terhadap pemenuhan gizi masyarakat, tetapi turut memberikan manfaat ekonomi bagi warga Kota Bogor.
Dedie mendorong agar SPPG memberdayakan masyarakat, terutama warga yang berada dalam kelompok desil satu hingga lima.
Teguh mengatakan APPMBGI terus mengingatkan seluruh SPPG agar menjalankan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Menurutnya, pelaksanaan program MBG harus dilakukan secara serius karena manfaatnya berkaitan dengan kualitas generasi Indonesia di masa mendatang.
7.000 Warga Terserap Kerja
Teguh menambahkan keberadaan dapur MBG di Kota Bogor juga telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Ia menyebut sekitar 7.000 orang telah bekerja sebagai bagian dari operasional dapur MBG di Kota Bogor. Pengelola SPPG juga disebut memprioritaskan tenaga kerja dari lingkungan sekitar, termasuk masyarakat yang masuk kelompok desil satu hingga tiga.
“MBG ini membuka lapangan pekerjaan. Sekitar 7.000 orang yang sudah dipekerjakan karena adanya dapur MBG di Kota Bogor, dan termasuk salah satunya antara desil satu dan desil tiga,” katanya.
Menurut Teguh, penyerapan tenaga kerja tersebut diharapkan turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan dampak terhadap perekonomian keluarga pekerja SPPG.
Dengan jumlah penerima manfaat yang mencapai sekitar 335 ribu orang, Pemkot Bogor bersama APPMBGI akan terus melakukan koordinasi terkait pemerataan SPPG, pemenuhan standar BGN, serta kualitas layanan agar pelaksanaan program MBG di Kota Bogor berjalan optimal.
