BOGOR, Denting.id — Pemerintah Kota Bogor menyiapkan tambahan anggaran Rp18,99 miliar dari APBD Perubahan Kota Bogor Tahun Anggaran 2026 untuk membiayai kepesertaan BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masyarakat yang ditanggung pemerintah daerah.
Tambahan anggaran sebesar Rp18.991.039.300 tersebut telah disepakati Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Anggaran itu kemudian masuk dalam APBD Perubahan 2026 yang ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD Kota Bogor.
Dengan demikian, tambahan anggaran tersebut bukan lagi sebatas usulan pembahasan, melainkan telah menjadi bagian dari APBD Perubahan Kota Bogor 2026 untuk mendukung pembiayaan kepesertaan JKN masyarakat hingga akhir tahun.
Anggota Banggar DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, mengatakan tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan jaminan kesehatan sekaligus mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) Kota Bogor hingga akhir 2026.
“Alhamdulillah, Banggar DPRD bersama TAPD akhirnya menyepakati penambahan anggaran BPJS sebesar Rp18,99 miliar. Dengan penambahan ini, insyaallah status UHC Kota Bogor dapat kami pertahankan sampai akhir tahun 2026,” kata Dedi.
Sempat Jadi Perhatian
Sebelum disepakati, kebutuhan anggaran jaminan kesehatan menjadi perhatian dalam pembahasan APBD Perubahan 2026. Rancangan awal APBD Perubahan dinilai belum memuat tambahan anggaran yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kepesertaan hingga Desember.
Dedi menegaskan, tambahan anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian belanja daerah. Anggaran itu berkaitan langsung dengan keberlanjutan kepesertaan warga yang pembiayaannya ditanggung Pemerintah Kota Bogor.
“Yang kami bicarakan bukan hanya angka di APBD. Di balik angka itu ada warga Kota Bogor yang membutuhkan kepastian bahwa ketika mereka sakit, kartu BPJS-nya tetap aktif dan mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Melalui penambahan Rp18,99 miliar dalam APBD Perubahan 2026, Pemerintah Kota Bogor memastikan dukungan pembiayaan kepesertaan JKN masyarakat tetap tersedia hingga akhir tahun dan menjadi bagian dari upaya mempertahankan cakupan kesehatan universal di Kota Bogor.
Editor : Linna Susanti
