Jakarta, Denting.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami transaksi jual beli aset milik mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Jakarta Khusus, Muhammad Haniv (MH), dalam pemeriksaan mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) berinisial DA.
DA diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK pada Rabu (11/11/2026). Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan gratifikasi yang menjerat Muhammad Haniv sebagai tersangka.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik mendalami keterkaitan DA dengan transaksi jual beli aset milik tersangka.
“Salah satu saksi yang diperiksa, yaitu DA, didalami berkaitan dengan transaksi jual beli aset dengan tersangka MH,” kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu malam.
Selain DA, KPK juga memeriksa dua pihak swasta berinisial HS dan WA pada hari yang sama. Keduanya dimintai keterangan terkait dugaan pemberian uang kepada Muhammad Haniv.
“Untuk pihak-pihak swasta didalami berkaitan dengan dugaan pemberian uang yang dilakukan oleh para pihak tersebut atas pengetahuannya kepada MH selaku tersangka,” ujarnya.
Kasus dugaan gratifikasi tersebut bermula ketika KPK menetapkan Muhammad Haniv sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Penyidik kemudian melakukan penahanan terhadap Haniv pada 19 Agustus 2026.
Dalam perkara ini, KPK menduga Haniv menerima gratifikasi dengan total mencapai Rp20,7 miliar dari sejumlah perusahaan wajib pajak.
Baca juga: KPK Panggil 8 Kepala Kantah dan Ketua Umum GRIB Jaya dalam Kasus Korupsi ATR/BPN
Rinciannya, sekitar Rp700 juta diduga diterima untuk sponsor acara peragaan busana anaknya. Selain itu, Haniv diduga menerima uang sekitar Rp10 miliar dalam mata uang asing selama periode 2013–2018.
Penerimaan lainnya mencapai sekitar Rp10 miliar dalam mata uang asing selama periode 2014–2022 melalui perantara berinisial BSA.
KPK masih mendalami aliran dana dan transaksi aset yang diduga berkaitan dengan penerimaan gratifikasi tersebut.
Editor: Linna Susanti
