Jakarta, Denting.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut). Kali ini, penyidik memeriksa delapan orang saksi, mulai dari pejabat BBPJN Sumut hingga petinggi perusahaan swasta.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan terhadap delapan saksi tersebut dilakukan pada Rabu, 11 November 2026, di dua lokasi berbeda.
“Pemeriksaan dilakukan di dua tempat berbeda. Pemeriksaan pertama dilakukan di Lapas Klas I Medan. Pemeriksaan lainnya dilakukan di Kantor BPKP Perwakilan Sumatera Utara,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Rabu.
Tiga saksi yang diperiksa di Lapas Klas I Medan yakni Muhammad Akhirun Piliang selaku Direktur PT Dalihan Natolu Group (DNG), Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang selaku Direktur Utama PT Rona Namora, serta Heliyanto selaku PPK 1.4 Provinsi Sumut.
Sementara itu, lima saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Kantor BPKP Perwakilan Sumut. Mereka adalah Said Safrizal selaku Bendahara BBPJN Sumut, Mariam selaku Bendahara PT Dalihan Natolu, Maskuddin Henri selaku Direktur dan Pemegang Saham PT Rona Na Mora, serta Seri Agustina Melinda dan Mulyono yang masing-masing menjabat Wakil Direktur PT Dalihan Natolu.
Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan setelah KPK menetapkan delapan tersangka baru dalam perkara korupsi proyek jalan di BBPJN Sumut.
Sebelumnya, pada Kamis, 22 Oktober 2026, KPK menahan tujuh dari delapan tersangka baru di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Ketujuh tersangka tersebut yakni Kepala BBPJN Sumut periode September 2024 hingga 28 Juni 2025, Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja; Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Wilayah I BBPJN Sumut, Rahmad Parulian; PPK 1.1 BBPJN Sumut Wilayah I, Faisal; dan PPK 1.2 BBPJN Sumut Wilayah I, Heri Handoko.
Selanjutnya, Kasatker PJN Wilayah II Provinsi Sumut, T. Rahmansyah Putra; PPK 2.2 BBPJN Sumut Wilayah II, Manaek Manalu; serta PPK 1.4 Satker Wilayah I BBPJN Sumut, Munson Ponter Paulus.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Sumatera Utara pada 26 Juni 2025. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan suap atau gratifikasi dalam pengerjaan proyek di lingkungan BBPJN Sumut periode 2023-2025.
Dalam perkara awal, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dan perkaranya telah disidangkan. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemprov Sumut, Topan Obaja Putra Ginting; Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut yang juga merangkap PPK, Rasuli Efendi Siregar; PPK Satker PJN Wilayah I Sumut, Heliyanto; Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group, M Akhirun Efendi Siregar; serta Direktur PT Rona Na Mora, M Rayhan Dulasmi Pilang.
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan bukti baru, KPK kemudian mengembangkan perkara tersebut. Pada 30 September 2026, lembaga antirasuah kembali menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
Dalam konstruksi perkara, KPK menduga M Akhirun Efendi Siregar dan M Rayhan Dulasmi Pilang selaku penyedia yang memenangkan proyek diminta memberikan komitmen fee kepada sejumlah pihak di lingkungan BBPJN Sumut.
Baca juga: KPK Kaji Temuan ICW soal Kontrak Influencer RANS Rp14,7 Miliar di Dua Kementerian
Besaran komitmen fee diduga dibagi berdasarkan jenjang jabatan. Kepala BBPJN Sumut dan Kepala Satker PJN Sumut masing-masing diduga memperoleh jatah 4 persen. Sementara PPK diduga mendapatkan 1 hingga 1,5 persen, bendahara BBPJN Sumut 0,5 persen, serta kelompok kerja (Pokja) BBPJN Sumut sebesar 0,5 persen.
Pemberian uang tersebut diduga dilakukan secara langsung melalui transfer maupun tunai. Bahkan, penyedia proyek yang tidak memenuhi permintaan fee disebut berisiko tidak lagi mendapatkan pekerjaan di lingkungan BBPJN Sumut.
KPK juga mengungkap dugaan penerimaan uang oleh sejumlah tersangka. Stanley Cicero diduga menerima Rp300 juta, Dicky Erlangga Rp1,77 miliar, Rahmad Parulian Rp450 juta, Faisal Rp290 juta, dan Heri Handoko Rp270 juta.
Selain itu, T. Rahmansyah Putra alias Dadam diduga menerima Rp3,49 miliar, Manaek Manalu Rp1,25 miliar, serta Munson Hutauruk sebesar Rp550 juta.
KPK masih terus mendalami aliran uang dan keterlibatan sejumlah pihak dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan di lingkungan BBPJN Sumatera Utara tersebut.
Editor: Linna Susanti
