Jakarta, Denting.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengintensifkan penyidikan dua perkara dugaan korupsi penambangan dan ekspor nikel ilegal di wilayah Sulawesi Tenggara. Dalam kurun waktu lima hari, yakni 9 hingga 13 November 2026, penyidik pidana khusus telah memeriksa sebanyak 26 saksi.
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami dua perkara yang terjadi dalam periode berbeda, yaitu 2013–2025 dan 2017–2020. Kedua kasus itu diduga melibatkan sejumlah perusahaan tambang serta pihak dari kementerian dan lembaga pemerintah.
Dalam perkara periode 2013–2025, penyidikan berkaitan dengan enam perusahaan atau korporasi tambang nikel yang terafiliasi dengan Arif Kurniawan. Ia disebut sebagai pengendali perusahaan sekaligus penerima manfaat.
Sementara itu, perkara periode 2017–2020 berkaitan dengan dugaan aktivitas penambangan dan ekspor nikel ilegal yang melibatkan korporasi PT Ceria Nugraha Indotama (CNI).
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan pemeriksaan saksi dilakukan secara intensif untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara para tersangka.
Khusus untuk perkara dugaan korupsi penambangan nikel ilegal periode 2013–2025, penyidik telah memeriksa tiga saksi pada pekan ini.
Baca juga: Kejagung Ungkap Penyidikan Baru Kasus Korupsi Program MBG
Saksi pertama berinisial JF dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara diperiksa pada Selasa (10/11/2026).
Selanjutnya, dua saksi lainnya diperiksa pada Kamis (12/11/2026), yakni DP dari PT BSJ dan DMP dari PT DDA atau AG.
“Sedangkan dua saksi lainnya diperiksa pada Kamis (12/11/2026) yaitu saksi DP dari PT BSJ dan saksi DMP dari PT DDA atau AG,” kata Anang Supriatna, Minggu (15/11/2026).
Anang menjelaskan, pemeriksaan tersebut bertujuan memperkuat alat bukti sekaligus melengkapi pemberkasan perkara.
Dalam perkembangan penyidikan kasus periode 2013–2025, Kejagung juga telah menetapkan korporasi PT BSJ sebagai tersangka.
Penetapan tersangka tersebut tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan JAM PIDSUS Nomor 58/F.2/Fd.2/11/2026 tertanggal 6 November 2026.
Editor: Linna Susanti

