Jakarta, Denting.id – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyiapkan sekitar 200 saksi untuk membuktikan dakwaan terhadap mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim dalam perkara dugaan gratifikasi dan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).
Hal tersebut disampaikan jaksa dalam pernyataan pembuka sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).
“Bahwa untuk pembuktian dakwaan, bahwa Penuntut Umum akan menghadirkan saksi lebih kurang sebanyak 200 orang saksi,” ujar jaksa.
Meski demikian, jaksa belum merinci identitas maupun pembagian saksi fakta dan ahli yang akan dihadirkan selama persidangan.
Selain keterangan saksi, JPU KPK juga akan menghadirkan sejumlah alat bukti berupa surat, dokumen, serta barang bukti elektronik. Salah satunya percakapan WhatsApp antara para terdakwa dengan saksi yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut.
“Keterangan saksi ini akan didukung oleh alat bukti berupa surat dan dokumen, dan barang bukti elektronik berupa chatting WhatsApp antara para terdakwa dan saksi yang ada kaitan dengan perbuatan dari para terdakwa,” kata jaksa.
Jaksa menyebut rangkaian pembuktian juga akan mengungkap peran masing-masing terdakwa, termasuk Silmy Karim, dalam dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA.
Baca juga: KPK Periksa Delapan Saksi dalam Pengembangan Kasus Korupsi Jalan BBPJN Sumut
Dalam perkara ini, Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal WNA dengan nilai mencapai Rp168,9 miliar.
Jaksa KPK menyebut praktik tersebut turut memperkaya Silmy secara pribadi dan sejumlah pihak lainnya. Silmy didakwa menerima uang sebesar Rp1,2 miliar.
Selain itu, sejumlah pejabat dan pegawai Imigrasi juga didakwa menerima aliran dana. Mereka di antaranya Plt Dirjen Imigrasi periode 2024–2025 Saffar Muhammad Godam sebesar Rp500 juta dan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra sebesar Rp6,53 miliar.
Kemudian, Kasubdit Alih Status Izin Tinggal Tessar Bayu Setyaji didakwa diperkaya Rp2,88 miliar, sedangkan Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo sebesar Rp4,24 miliar.
Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi juga didakwa menerima Rp16,30 miliar. Sementara itu, Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah didakwa diperkaya sebesar Rp50,96 miliar.
Jaksa menyatakan Silmy bersama Saffar, Jaya, Tessar, Bagus, Gusti, dan Juniadi diduga melakukan perbuatan melawan hukum serta menyalahgunakan kewenangan. Para terdakwa disebut memiliki pembagian peran yang saling berkaitan dalam praktik pemerasan tersebut.
Tak hanya itu, JPU KPK juga mendakwa Silmy menerima gratifikasi senilai Rp33,8 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas uang tunai sebesar Rp2,5 miliar dan saham di sejumlah perusahaan sekuritas atas nama Silmy dengan nilai Rp31,3 miliar.
Seluruh dugaan perbuatan tersebut kini menjadi bagian dari materi pembuktian yang akan didalami JPU KPK melalui keterangan saksi dan berbagai alat bukti di persidangan.
Editor: Linna Susanti

