Jakarta, Denting.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka peluang menuntut hukuman mati terhadap pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018–2023. Tuntutan tersebut berpotensi diajukan melalui persidangan secara *in absentia* atau tanpa kehadiran terdakwa.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi mengatakan, opsi hukuman maksimal tersebut tengah dikaji secara serius oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Pertimbangan itu didasarkan pada besarnya dampak yang ditimbulkan akibat dugaan korupsi tata kelola bahan bakar minyak (BBM), termasuk kerugian keuangan negara yang disebut mencapai ratusan triliun rupiah.
“Sesuai arahan Jaksa Agung RI ST Burhanuddin, pertimbangan tuntutan berat ini bukan tanpa alasan yang kuat. Skandal korupsi ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang fantastis, menembus angka ratusan triliun rupiah,” ujar Kuntadi, Sabtu (21/11/2026).
Ia menegaskan, besarnya kerugian negara menjadi salah satu pertimbangan Kejagung dalam mengkaji kemungkinan tuntutan hukuman mati terhadap Riza Chalid.
Baca juga: Bareskrim Ekspose Dugaan Makar di Kejagung, 59 Saksi Telah Diperiksa
“Kami berpikir untuk menuntut Riza Chalid dengan hukuman mati karena besarnya kerugian negara yang sudah mencapai ratusan triliun,” lanjutnya.
Kejagung juga menilai perkara tersebut melibatkan jaringan mafia minyak yang besar dan kuat. Karena itu, penanganannya membutuhkan langkah hukum luar biasa untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat.
Kuntadi menjelaskan, dugaan praktik korupsi tersebut telah berlangsung dalam waktu lama dan menyentuh sektor strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas.
“Kejadiannya sudah berjalan begitu lama dan melibatkan jaringan yang begitu besar dan kuat. Terlebih lagi, yang dikorupsi adalah sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu BBM,” jelasnya.
Kejagung menegaskan penanganan perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina menjadi perhatian serius, mengingat dampaknya terhadap keuangan negara dan kepentingan masyarakat.
Editor: Linna Susanti

