BOGOR, Denting.id – Kebijakan penghentian sementara operasional Biskita Transpakuan selama 30 hari menuai sorotan dari pimpinan DPRD Kota Bogor. Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy, menyampaikan kekecewaannya atas langkah tersebut, yang dinilai mengabaikan perjuangan DPRD untuk mempertahankan layanan transportasi tersebut.
“Kami kaget dan merasa kecewa. Sebab pemberhentian operasional ini tidak diberitahukan kepada kami, apalagi dampaknya terhadap masyarakat sangat signifikan, terutama di momen liburan seperti saat ini,” ujar Rusli pada Rabu (1/1/2025) malam.
Baca juga : Pemda Didesak Serius, Iwan Suryawan Tuntut Pemerataan Pendidikan di Jabar
Rusli mengungkapkan bahwa DPRD telah mengalokasikan dana sebesar Rp10 miliar dalam APBD 2025 untuk memastikan operasional Biskita Transpakuan tetap berjalan. Namun, hingga akhir pembahasan RAPBD 2025, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor tidak pernah menginformasikan rencana penghentian layanan ini.
“Saat rapat kerja, kami selalu menekankan bahwa operasional tidak boleh diberhentikan. Dishub juga tidak memberikan informasi mengenai hal ini. Kami akan segera mengevaluasi dan memanggil Dishub untuk memberikan penjelasan terkait keputusan ini,” tegasnya.
Baca juga : Iwan Suryawan Desak Pemda Jawa Barat Serius Benahi Pendidikan
Rusli juga menyoroti kelayakan dan kesiapan operator Biskita Transpakuan, yang saat ini dikelola oleh PT Kodjari. Ia meminta Pemkot Bogor untuk mempersiapkan Perumda Trans Pakuan sebagai operator baru, sekaligus membuka peluang bagi operator lain agar tidak terjadi monopoli dalam layanan transportasi.
“Pemberhentian ini mungkin terjadi karena ketidaksiapan operator di masa transisi. Pemkot harus menciptakan ekosistem transportasi yang lebih baik dengan melibatkan Perumda Trans Pakuan dan Organda Kota Bogor, sehingga masyarakat mendapatkan layanan transportasi yang maksimal,” tambah Rusli.
Langkah penghentian operasional ini dinilai sangat merugikan masyarakat, terutama di tengah kebutuhan transportasi yang meningkat selama musim liburan. DPRD Kota Bogor berkomitmen untuk memastikan permasalahan ini segera terselesaikan demi kepentingan publik.
