Jakarta, Denting.id – Di tengah kebuntuan diplomasi dan meningkatnya ancaman konflik terbuka, Amerika Serikat kembali meningkatkan tekanan terhadap Iran melalui jalur ekonomi dengan menjatuhkan sanksi baru yang menyasar jaringan pengadaan senjata Teheran.
Pemerintah AS mengumumkan sanksi terhadap 14 individu dan perusahaan yang dituduh membantu Iran memperoleh persenjataan. Langkah ini diambil saat Iran berupaya membangun kembali persediaan rudal balistiknya pasca serangan gabungan AS dan Israel.
Dalam pernyataan resmi pada Selasa (21/4/2026) waktu setempat, Kementerian Keuangan Amerika Serikat menyebut target sanksi mencakup pihak-pihak yang berbasis di Iran, Turki, dan Uni Emirat Arab. Mereka diduga terlibat dalam pengadaan serta pengiriman senjata maupun komponen militer atas nama Iran.
Dalam keterangannya, otoritas AS menegaskan tekanan terhadap Iran akan terus ditingkatkan, khususnya terkait pengembangan program militernya.
“Seiring Amerika Serikat terus menguras persediaan rudal balistik Iran, rezim tersebut berupaya membangun kembali kapasitas produksinya,” demikian pernyataan resmi yang dilansir Reuters.
Washington juga menyoroti perubahan strategi militer Iran yang kini semakin bergantung pada penggunaan drone tempur. Iran disebut mengandalkan kendaraan udara tak berawak (UAV) serangan satu arah seri Shahed untuk menargetkan kepentingan AS dan sekutunya, termasuk infrastruktur energi di kawasan.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump memutuskan memperpanjang gencatan senjata dengan Iran tanpa batas waktu. Keputusan tersebut diambil hanya beberapa jam sebelum masa gencatan sebelumnya berakhir, guna membuka ruang bagi kelanjutan perundingan damai.
Dalam pernyataan di media sosial, Trump menyebut langkah itu dilakukan atas permintaan Pakistan yang selama ini berperan sebagai mediator dalam proses negosiasi.
Baca juga: Trump Murka ke New York Times, Tuduh Media Sebarkan “Berita Palsu” soal Perang Iran
“Saya telah menyetujui permintaan Pakistan untuk menahan serangan kami terhadap Iran sampai para pemimpin dan perwakilan mereka dapat menyusun sebuah proposal yang terpadu,” ujarnya.
