Jakarta, Denting.id – Pemerintah Iran resmi menutup seluruh sekolah di tengah ketidakpastian keamanan akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel yang telah berlangsung sejak Februari lalu.
Melalui laman resmi Kementerian Pendidikan Iran, pemerintah mengumumkan penghentian kegiatan belajar mengajar tatap muka hingga waktu yang belum ditentukan.
Sebagai pengganti, mulai 21 April 2026, proses pembelajaran dialihkan ke sistem daring melalui intranet nasional serta siaran televisi pendidikan bertajuk “Sekolah TV Iran”. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan di berbagai wilayah negara tersebut.
“Hingga pemberitahuan lebih lanjut, tidak akan ada kelas tatap muka di sekolah-sekolah di seluruh negeri,” demikian pernyataan resmi kementerian.
Langkah ini diambil menyusul meningkatnya ketegangan dan potensi serangan lanjutan, meski sebelumnya sempat terjadi gencatan senjata yang dinilai rapuh.
Berdasarkan data resmi yang dikutip Deutsche Welle, lebih dari 640 bangunan sekolah di 17 provinsi mengalami kerusakan akibat serangan.
Sekitar 250 di antaranya dilaporkan rusak berat dan membutuhkan renovasi total, sementara sedikitnya 15 sekolah tidak dapat digunakan lagi dan harus dibangun ulang.
Kondisi tersebut memperparah krisis pendidikan di Iran. Tidak hanya menghentikan aktivitas belajar mengajar, kerusakan fasilitas juga menghambat keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah.
Di saat yang sama, Iran menghadapi gangguan serius pada akses internet. Laporan dari NetBlocks menyebut negara tersebut mengalami salah satu pemadaman internet terpanjang yang pernah tercatat.
Pembatasan akses internet ini semakin diperketat di tengah situasi krisis, termasuk saat konflik bersenjata dan gelombang protes terjadi.
Baca juga: Gencatan Senjata Diperpanjang, Militer AS Tetap Siaga Hadapi Iran
Menurut NetBlocks, Iran termasuk negara dengan sistem sensor internet paling ketat di dunia. Pemerintah secara aktif membatasi akses ke situs asing dan media sosial guna mengontrol arus informasi serta mencegah penyebaran konten yang dinilai dapat memicu ketidakstabilan politik.
