Bandung, Denting.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mempertimbangkan secara matang dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat di sekitar koridor jalan provinsi terkait wacana penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) sebagai pengganti skema Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Menurut Iwan, kebijakan yang diwacanakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memang memiliki semangat menghadirkan keadilan di tengah meningkatnya penggunaan kendaraan listrik yang bebas pajak. Namun demikian, ia mengingatkan agar implementasi kebijakan tersebut tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
“Semangat Pak Gubernur untuk menghadirkan keadilan di tengah maraknya kendaraan listrik yang bebas pajak itu sangat baik. Namun, penerapannya di lapangan jangan sampai melahirkan ketidakadilan baru bagi warga lokal atau pelaku usaha kecil yang setiap hari beraktivitas di sekitar koridor jalan provinsi tersebut,” ujar Iwan.
Ia menilai kekhawatiran masyarakat cukup beralasan, mengingat kondisi ekonomi saat ini masih dalam tahap pemulihan dan penguatan, terutama bagi pekerja komuter serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menggantungkan aktivitas ekonomi di jalur utama.
Iwan juga menegaskan bahwa perubahan skema dari pajak tahunan menjadi sistem pembayaran per koridor jalan membutuhkan kajian yang matang dan terukur.
“Mengubah skema dari pajak tahunan menjadi bayar per koridor jalan itu membutuhkan kalkulasi yang sangat rigid. Sebelum sistem ini diuji coba, pastikan dulu masyarakat punya alternatif transportasi publik yang layak dan terjangkau di rute-rute tersebut,” tambahnya.
Baca juga: PKS Jabar Gelar TFT Duta Tani, Iwan Suryawan Dorong Kemandirian Pangan dari Pekarangan Rumah
Ia berharap pemerintah daerah dapat melibatkan berbagai pihak dalam proses penyusunan kebijakan, termasuk akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat terdampak, agar kebijakan ERP nantinya benar-benar mampu memberikan solusi tanpa membebani warga.
