Bandung, Denting.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua DPW PKS Jawa Barat, Iwan Suryawan, menegaskan bahwa praktik penggelembungan dan jual beli suara dalam pemilu masih menjadi ancaman serius bagi demokrasi. Menurutnya, setiap suara rakyat merupakan amanah yang harus dijaga hingga proses penetapan hasil pemilu.
Hal itu disampaikan Iwan Suryawan atau yang akrab disapa Abah Iwan saat memberikan arahan melalui Zoom dalam kegiatan Training for Trainer (TFT) Orientasi Partai yang digelar pada Sabtu (4/7/2026).
“Pencurian suara dalam pemilu nyata adanya, padahal itu amanah. Masyarakat menitipkan suaranya untuk kita sampaikan menjadi kebijakan dan para saksi adalah ujung tombaknya, maka kita harus menguatkan jaringan saksi kita,” ujar Abah Iwan.
Menurutnya, salah satu kelemahan yang selama ini terjadi adalah tidak adanya pembinaan berkelanjutan terhadap para saksi setelah pemilu selesai. Padahal, mereka merupakan aset penting yang telah berada di garis terdepan dalam mengawal suara masyarakat.
“Selama enam kali pemilu, kita merekrut saksi. Di Jawa Barat jumlahnya bisa mencapai 140 ribuan. Sayangnya, habis hajat langsung bubar. Mereka yang sudah berdiri di garis depan, kita lepas begitu saja. Padahal mereka berpotensi besar, bisa kita rekrut lebih dalam dan menjadi bagian dari struktur yang lebih kuat,” tegasnya.
Abah Iwan menilai Pemilu 2024 meninggalkan sejumlah pelajaran penting, terutama terkait dugaan manipulasi data pemilih dan proses rekapitulasi suara secara berjenjang. Ia menyebut berbagai bentuk kecurangan, mulai dari praktik jual beli suara, penggelembungan hingga pengurangan suara, masih berpotensi terjadi apabila tidak diawasi secara ketat.
Ia juga menyinggung adanya kasus dugaan manipulasi data di tingkat TPS hingga kecamatan di Jawa Barat yang sempat menjadi perhatian publik dan memicu benturan antara saksi dengan penyelenggara pemilu.
Menurut Abah Iwan, pembentukan Bidang Relawan dan Saksi Nasional (BRSN) merupakan upaya memperbaiki pola lama yang hanya mengaktifkan saksi menjelang hari pemungutan suara.
“Saksi sudah memberikan pengabdian. Giliran kita yang memberikan perhatian. Bahkan di beberapa daerah sudah turun-temurun, kitanya saja yang kurang perhatian. Semoga dari TFT ini kita bisa saling menguatkan, dan benar-benar membangun relawan dan saksi yang punya nilai,” katanya.
Sementara itu, Ketua BRSN DPW PKS Jawa Barat, Faisal Amri, mengatakan kegiatan TFT bukan sekadar pelatihan teknis, tetapi menjadi awal pembentukan ekosistem relawan dan saksi yang dibangun secara sistematis.
“Tugas kita adalah bagaimana saksi mulai bekerja setelah mengikuti pelatihan, bukan baru aktif saat di TPS. Mereka harus menjadi ujung tombak pemenangan jauh sebelum hari H,” ujarnya.
Faisal menjelaskan, konsolidasi diawali dengan pendataan kembali relawan dan saksi yang pernah membantu PKS pada pemilu sebelumnya agar hubungan dengan mereka dapat terus terjaga.
“Kita mulai dengan mendata relawan-relawan yang sudah ada. Setelah data, itu menjadi awal interaksi kita dengan mereka. Baru setelah itu kita aktivasi. Semoga TFT ini benar-benar menjadi awal interaksi, bukan justru menjadi akhirnya,” tuturnya.
Kegiatan TFT tingkat DPW PKS Jawa Barat tersebut diikuti sekitar 120 pengurus BRSN DPD PKS dari 27 kabupaten dan kota se-Jawa Barat secara hybrid, baik daring maupun luring. Para peserta nantinya akan menjadi trainer yang bertugas menyelenggarakan Training for Organizer (TOP) di daerah masing-masing.
Baca juga: Iwan Suryawan Konsolidasikan Pimpinan DPRD PKS se-Jawa Barat
Melalui program ini, PKS Jawa Barat menargetkan lahirnya jaringan saksi yang tidak hanya menguasai prosedur teknis pengawasan di TPS, tetapi juga memiliki kesadaran bahwa setiap suara yang mereka kawal merupakan amanah rakyat yang harus dijaga hingga menjadi kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
