Bogor, denting.id – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor tengah mematangkan langkah revolusioner dalam pengelolaan sektor perparkiran. Pemerintah daerah berencana menghapus sistem setoran konvensional yang selama ini dinilai rawan kebocoran dan menggantinya dengan sistem parkir digital menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).
Kebijakan baru ini diproyeksikan membawa perubahan besar bagi tata kelola jalanan di Kota Bogor. Tidak hanya mengubah skema pembayaran dari tunai menjadi nontunai, regulasi ini juga akan mengubah status para juru parkir (jukir) di lapangan yang nantinya akan mendapatkan gaji resmi dari pemerintah daerah.
Kepala Dishub Kota Bogor menjelaskan bahwa transisi ke sistem QRIS ini merupakan bagian dari program digitalisasi daerah. Dengan diterapkannya skema ini, seluruh pendapatan dari sektor perparkiran akan langsung masuk ke kas daerah tanpa melalui perantara.
“Kami sedang mematangkan regulasi dan infrastruktur di lapangan. Dengan sistem QRIS ini, tidak ada lagi ruang untuk praktik pungutan liar karena transaksi dilakukan langsung secara cashless,” ujar Kepala Dishub Kota Bogor dalam keterangan resminya pada Jumat, 10 Juli 2026.
Terkait nasib para juru parkir, Dishub memastikan tidak akan melakukan pengurangan tenaga kerja. Sebaliknya, para jukir yang ada saat ini akan didata kembali dan diintegrasikan ke dalam sistem resmi untuk diberikan pembinaan serta jaminan upah yang layak.
“Para juru parkir tidak perlu khawatir kehilangan mata pencaharian. Sistem setoran mandiri ke koordinator akan kami hapus, dan mereka akan kami gaji secara resmi. Ini komitmen kami untuk menyejahterakan mereka,” lanjutnya.
Baca juga: Jabar Rencana Ekspor Kopi Arabica Java ke Selangor Malaysia
Melalui langkah ini, Dishub Kota Bogor optimistis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir tepi jalan umum dapat meningkat secara signifikan. Selama ini, potensi PAD dinilai belum optimal akibat masih maraknya kebocoran di lapangan.
Uji coba penerapan parkir QRIS ini rencananya akan menyasar beberapa koridor jalan utama di pusat kota terlebih dahulu sebelum diterapkan secara menyeluruh. Jalur pedestrian seputaran Kebun Raya Bogor menjadi salah satu titik prioritas implementasi awal.
Warga Kota Bogor menyambut baik rencana digitalisasi ini. Banyak pengendara menilai sistem nontunai akan memberikan kepastian tarif baku penataan parkir dan mengurangi konflik vertikal antara pengendara dengan oknum jukir liar.
Dishub juga menggandeng sejumlah lembaga perbankan dan penyedia layanan dompet digital untuk memastikan sistem pembayaran berjalan lancar tanpa kendala teknik saat diluncurkan secara resmi kepada publik nanti.
