BOGOR, Denting.id – Kasus dugaan keracunan yang dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan dalam sepekan terakhir. Kondisi tersebut turut memunculkan kekhawatiran di kalangan penerima manfaat, termasuk adanya siswa yang disebut mulai enggan mengambil makanan MBG di sekolah.
Fenomena tersebut mendapat perhatian dari pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Deni Pramuji.
Deni menilai rangkaian kasus dugaan keracunan MBG di sejumlah daerah perlu menjadi bahan evaluasi serius, terutama dalam memastikan kesiapan dapur SPPG, kompetensi tenaga pengolah makanan, serta penerapan standar operasional prosedur (SOP).
“Saya melihat banyaknya kasus keracunan MBG, bahkan yang bikin sangat prihatin adanya siswa di sekolah yang menolak MBG dari dapur SPPG,” ujar Deni kepada wartawan, Sabtu (26/9/2026).
Menurut Deni, munculnya kekhawatiran dari penerima manfaat harus menjadi perhatian bersama. Sebab, program MBG tetap dibutuhkan oleh masyarakat dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi jutaan anak.
Karena itu, menurut dia, persoalan keamanan pangan perlu menjadi salah satu prioritas dalam pelaksanaan program tersebut.
Soroti Kesiapan Dapur
Deni menilai salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah kesiapan dapur SPPG sebelum menjalankan produksi makanan dalam jumlah besar.
Berdasarkan pengamatannya, terdapat dapur SPPG yang menurut dia dibangun tanpa persiapan matang dari berbagai aspek. Salah satunya berkaitan dengan kesiapan tenaga pengolah makanan.
“Hasil pengamatan saya, saat ini dapur-dapur SPPG berdiri tanpa adanya persiapan yang matang dan itu menyangkut semua aspek, misalnya juru masak yang tak berpengalaman,” ujar Deni.
Deni yang mengelola sejumlah dapur SPPG di Kecamatan Kemang mengatakan, proses memasak untuk program MBG memiliki karakteristik berbeda dengan memasak dalam skala rumah tangga.
Jumlah makanan yang diproduksi dalam satu dapur SPPG cukup besar sehingga setiap tahapan harus dilakukan secara terukur dan mengikuti SOP yang telah ditetapkan.
Juru Masak Perlu Pendampingan
Untuk mencegah terjadinya persoalan dalam penyediaan makanan, Deni menekankan pentingnya pendampingan terhadap juru masak, terutama mereka yang belum terbiasa mengolah makanan dalam jumlah besar.
“Kita harus lakukan langkah persuasif seperti memberi tahu baik-baik kepada para chef atau juru masak agar tidak menyamakan proses memasak di rumah orang tuanya dengan di dapur SPPG, mengingat di dapur SPPG itu ada takaran SOP-nya,” katanya.
Menurut Deni, pemilik atau pengelola SPPG juga tidak bisa hanya menyerahkan seluruh proses kepada juru masak. Pengawasan dan pendampingan perlu dilakukan secara langsung untuk memastikan proses pengolahan makanan sesuai standar.
“Para pemilik juga harus berperan aktif dalam mendampingi para chef di dapurnya yang belum terlalu menguasai kemampuan memasak,” ujarnya.
Ia menyebut pendampingan dapat dilakukan secara intensif selama beberapa hari agar tenaga pengolah makanan benar-benar memahami sistem kerja dan standar yang diterapkan di dapur SPPG.
Kepercayaan Penerima Manfaat Perlu Dijaga
Deni berharap berbagai dugaan kasus keracunan yang muncul dalam pelaksanaan MBG menjadi momentum untuk memperkuat evaluasi terhadap pengelolaan dapur SPPG.
Menurut dia, keamanan makanan tidak hanya berkaitan dengan proses memasak, tetapi juga membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, penerapan SOP, pengawasan, serta kedisiplinan dalam setiap tahapan penyediaan makanan.
Ia juga berharap dugaan kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah dapat ditelusuri secara menyeluruh oleh pihak berwenang untuk memastikan penyebabnya.
Dengan demikian, langkah perbaikan dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan tidak menimbulkan kesimpulan sebelum penyebab kejadian benar-benar diketahui.
Di tengah munculnya kekhawatiran sebagian penerima manfaat, Deni menilai evaluasi dan perbaikan tata kelola menjadi penting agar pelaksanaan program MBG tetap berjalan serta kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut dapat terjaga.
