BOGOR, Denting.id – Kasus dugaan keracunan setelah mengonsumsi hidangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di sejumlah daerah menjadi perhatian pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bogor.
Pemilik SPPG di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Deni Pramuji, menilai munculnya kasus dugaan keracunan tersebut perlu menjadi perhatian serius, terutama dalam memastikan kesiapan dapur, tenaga pengolah makanan, hingga penerapan standar operasional prosedur (SOP).
Menurut Deni, kasus-kasus tersebut turut memunculkan kekhawatiran di kalangan penerima manfaat. Bahkan, ia menyebut ada siswa yang memilih tidak mengambil makanan MBG yang dibagikan di sekolah.
“Saya melihat banyaknya kasus keracunan MBG, bahkan yang bikin sangat prihatin adanya siswa di sekolah yang menolak MBG dari dapur SPPG,” ujar Deni kepada wartawan, Sabtu (26/9/2026).
Deni mengatakan, persoalan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG perlu segera mendapat perhatian agar kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut tetap terjaga.
Menurutnya, program MBG tetap dibutuhkan oleh masyarakat karena jutaan anak menjadi penerima manfaat. Karena itu, evaluasi terhadap pengelolaan dapur SPPG dinilai penting untuk mencegah munculnya persoalan serupa.
“Saya melihat banyaknya kasus keracunan MBG, bahkan yang bikin sangat prihatin adanya siswa di sekolah yang menolak MBG dari dapur SPPG,” katanya.
Soroti Kesiapan Dapur SPPG
Deni menilai salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kesiapan dapur SPPG sebelum beroperasi. Ia menyebut, berdasarkan pengamatannya, masih terdapat dapur yang dibangun tanpa persiapan yang menurutnya cukup matang dari berbagai aspek.
Salah satunya berkaitan dengan sumber daya manusia yang bertugas mengolah makanan.
“Hasil pengamatan saya, saat ini dapur-dapur SPPG berdiri tanpa adanya persiapan yang matang dan itu menyangkut semua aspek, misalnya juru masak yang tak berpengalaman,” ujar Deni.
Deni mengaku memiliki pengalaman dalam pengelolaan dapur SPPG di Kabupaten Bogor. Ia menyebut mengelola sejumlah dapur SPPG yang tersebar di beberapa desa di Kecamatan Kemang.
Menurut dia, kemampuan juru masak perlu disesuaikan dengan karakteristik produksi makanan dalam jumlah besar. Proses memasak di dapur SPPG, kata dia, tidak bisa disamakan dengan memasak dalam skala rumah tangga.
Pengelola SPPG Diminta Patuhi SOP
Deni juga membagikan pengalamannya dalam mengelola dapur SPPG untuk mencegah persoalan dalam proses penyediaan makanan MBG.
Ia menekankan pentingnya pendekatan dan pendampingan terhadap juru masak, khususnya mereka yang belum terbiasa bekerja dalam sistem produksi makanan berskala besar.
“Kita harus lakukan langkah persuasif seperti memberi tahu baik-baik kepada para chef atau juru masak agar tidak menyamakan proses memasak di rumah orang tuanya dengan di dapur SPPG, mengingat di dapur SPPG itu ada takaran SOP-nya,” katanya.
Selain penerapan SOP, Deni menilai pemilik atau pengelola SPPG perlu terlibat aktif dalam memastikan seluruh proses pengolahan makanan berjalan sesuai standar.
Pendampingan terhadap juru masak yang belum menguasai proses pengolahan makanan dalam skala besar, menurut dia, perlu dilakukan secara intensif sebelum mereka menjalankan tugas secara mandiri.
“Para pemilik juga harus berperan aktif dalam mendampingi para chef di dapurnya yang belum terlalu menguasai kemampuan memasak,” ujarnya.
Deni menyebut pendampingan tersebut dapat dilakukan secara intensif selama beberapa hari agar para juru masak memahami standar pengolahan makanan yang diterapkan di dapur SPPG.
Ia berharap penerapan SOP, kesiapan tenaga pengolah makanan, serta pengawasan yang konsisten dapat diperkuat sehingga pelaksanaan program MBG berjalan dengan baik dan kepercayaan penerima manfaat tetap terjaga.
Di sisi lain, setiap dugaan keracunan dalam pelaksanaan program MBG tetap perlu ditelusuri melalui pemeriksaan dan investigasi oleh pihak berwenang untuk memastikan penyebab serta faktor yang berkontribusi terhadap kejadian tersebut.
