Bandung, Denting.id – Ketua DPW PKS Jawa Barat, Iwan Suryawan, menyoroti penanganan krisis lingkungan yang dinilai masih cenderung bersifat responsif setelah bencana membesar. Keterlambatan penyaluran logistik dan minimnya infrastruktur sistem peringatan dini (Early Warning System) di wilayah rawan kekeringan disebut memperpanjang krisis yang dihadapi masyarakat.
Iwan mengatakan, kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, Sumatra, dan Papua harus menjadi pelajaran bagi Jawa Barat dalam memperkuat upaya mitigasi bencana.
Menurutnya, meskipun Jawa Barat tidak memiliki kawasan hutan gambut yang luas seperti sejumlah wilayah lain, ancaman lingkungan di provinsi tersebut tetap serius, terutama kekeringan yang berdampak pada ketersediaan air bersih bagi warga.
“Apa yang terjadi di Kalimantan, Sumatra, dan Papua itu menjadi cerminan untuk Jabar. Memang, di Jabar minim hutan gambut. Namun, ancamannya berbentuk lain, yakni kekeringan yang berdampak pada krisis air bersih warga. Lewat Fraksi PKS di DPRD Jabar, kami mengawal ketat agar alokasi belanja tidak terduga (BTT) dan anggaran BPBD benar-benar siap serta cepat dicairkan untuk penanganan darurat air di wilayah krisis,” ujar Abah Iwan, Sabtu (18/10/2026).
Baca juga: Iwan Suryawan Minta Pemda Jabar Lindungi ASN dan Petugas Lapangan dari Paparan Abu Vulkanik
Ia menegaskan, kesiapan anggaran kebencanaan menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat penanganan krisis air bersih. Karena itu, alokasi belanja tidak terduga (BTT) dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) perlu dipastikan dapat digunakan secara tepat waktu sesuai kebutuhan di lapangan.
Selain kesiapan anggaran, Iwan menilai diperlukan perubahan mendasar dalam tata kelola lingkungan dan kebijakan kebencanaan agar upaya mitigasi dapat berjalan secara permanen dan berkelanjutan.
“Pembangunan tidak boleh hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan kelestarian lingkungan. Negara harus hadir dengan kebijakan yang konsisten, pengawasan alih fungsi lahan yang ketat, serta memastikan keselamatan publik menjadi prioritas utama di atas kepentingan bisnis,” kata Iwan.
Sementara itu, perkembangan penanganan kekeringan dan penyaluran bantuan air bersih di Jawa Barat dipantau melalui BPBD Provinsi Jawa Barat yang berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota terdampak.
Warga yang membutuhkan bantuan darurat air bersih disarankan berkoordinasi dengan posko kebencanaan di kecamatan masing-masing agar kebutuhan dapat diteruskan kepada pihak terkait.
Iwan berharap, penguatan mitigasi, kesiapan anggaran, pengawasan lingkungan, dan percepatan distribusi bantuan dapat menjadi bagian dari langkah berkelanjutan untuk melindungi masyarakat Jawa Barat dari dampak kekeringan dan krisis ekologis.
Editor: Linna Susanti
